Lampung_Info - Bandar Lampung, 13 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Merek Kolektif Tahun 2025 dengan tema “Pendaftaran Merek bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”, bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum dan pelindungan kekayaan intelektual bagi koperasi dan pelaku usaha di seluruh Provinsi Lampung.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia menuturkan bahwa merek kolektif tidak hanya berfungsi sebagai identitas bersama bagi koperasi, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum dan penguatan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini diikuti oleh 50 peserta tatap muka yang terdiri dari perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, serta anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh 442 peserta dari seluruh pengurus dan anggota KDMP melalui kanal YouTube resmi Kanwil Kementerian Hukum Lampung.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat dari pemerintah daerah, di antaranya:
Retno Noviana Damayati, S.T. dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, Ir. Rizal Irawan, S.T., M.Si. dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Desta Budi Rahayu N. dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan.

Dalam sesi materi, Bunga Aulia dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menyampaikan paparan berjudul “Merek Kolektif Sebagai Penguat Branding Produk KDMP”, yang menekankan pentingnya merek kolektif sebagai instrumen branding bersama untuk memperluas jangkauan pasar produk koperasi. Sementara itu, Dian Sapei Nugroho, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), turut hadir secara daring dan memaparkan materi bertajuk “Merek Kolektif untuk Penguatan Produk Unggulan Daerah.”

Kegiatan ini juga menjadi wadah interaktif bagi peserta yang antusias mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai proses pendaftaran, persyaratan hukum, serta manfaat ekonomi dari pendaftaran merek kolektif.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Lampung berharap dapat mendorong seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk segera mendaftarkan mereknya sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus peningkatan nilai tambah produk koperasi. Sosialisasi ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat serta memperluas literasi kekayaan intelektual di tingkat akar rumput.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif, inovatif, dan berdampak langsung bagi penguatan ekonomi lokal melalui pelindungan hukum kekayaan intelektual.

(Humas Kanwil Kemenkum Lampung / Kontributor : Ricky)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung terus berperan aktif dalam memastikan penyusunan peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang berlangsung di Ruang Rapat Ragom Gawi Kanwil Kemenkum Lampung. Kamis, (13 November 2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Lampung, Laila Yunara, serta dilanjutkan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ali Badary. Rapat dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Bandar Lampung, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Lampung.

Dalam rapat tersebut, Sodri dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku pemrakarsa menyampaikan gambaran umum mengenai urgensi penyusunan Raperda ini. Menurutnya, penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan dapat mengatur strategi perencanaan tenaga kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mekanisme kerja sama lintas sektor, hingga pengawasan terhadap implementasinya di lapangan.

Sementara itu, Ali Badary menekankan pentingnya proses harmonisasi untuk memastikan agar Raperda tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Ia juga menegaskan bahwa penyempurnaan naskah Raperda harus memperhatikan aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan. Adapun alasan pengembalian tersebut meliputi dua aspek utama, yakni substansi dan teknik penyusunan. Dari sisi substansi, materi muatan Raperda perlu disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya dalam hal perencanaan tenaga kerja, hubungan industrial, pelatihan kerja, pengupahan, serta pelindungan tenaga kerja.

Selain itu, dari aspek teknik penyusunan, dokumen Raperda perlu disesuaikan dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang mencakup kerangka dasar hukum, rumusan definisi, sistematika bab dan pasal, serta penggunaan ragam bahasa hukum yang sesuai dengan kaidah teknik pengacuan. Dengan dilaksanakannya rapat ini, Kanwil Kemenkum Lampung menegaskan komitmennya dalam mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan sistem hukum nasional.

(Humas Kemenkum Lampung/asd/Kontributor Dainas)

LAMPUNG_INFO – Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dilaksanakan di Ruang Saibatin Kanwil Kemenkum Lampung. Kamis, 13 November 2025.

Pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi momentum penting bagi para perancang di Kanwil Lampung untuk memperkuat kompetensi teknis dan manajerial dalam mendukung tugas pembentukan hukum yang berkualitas, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan.

Menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kanwil, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Benny Daryono, didampingi Kepala Divisi P3H, Laila Yunara, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi tersebut. Dalam kesempatan itu, beliau meninjau proses pelaksanaan, memastikan proses ujian berjalan lancar, tertib dan peserta yang mengikuti dapat menjaga integritasnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan para Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung semakin kompeten, berintegritas, dan siap mendukung terwujudnya tata kelola regulasi yang efektif serta berkeadilan, sejalan dengan semangat Kemenkum Semakin PASTI dan BerAKHLAK.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama dalam Hasil Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah Tahun 2025. Dengan total skor 3.44 (Level 3 – Cukup Baik), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung saat ini berada diperingkat pertama dari 33 provinsi yang dilakukan pengukuran. Hal ini tentunya menunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung terus berupaya menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengelolaan ekosistem Kekayaan Intelektual daerah. Selasa, (5 Agustus 2025).

Pengukuran maturitas KI ini merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menilai sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada 38 provinsi di Indonesia. Lebih dari sekadar pemeringkatan, hasil maturitas ini menjadi gambaran faktual di tingkat wilayah, yang sangat penting untuk merancang strategi pembangunan ekosistem KI yang adaptif. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi KI dapat berjalan secara strategis dan berkelanjutan, mendukung pencapaian target strategis nasional.

Survei ketat ini telah dilaksanakan dari 8 hingga 14 Juli 2025. Data kemudian diverifikasi oleh Tim Sekretariat DJKI (14 - 16 Juli 2025) dan diolah hingga penetapan hasilnya pada 05 Agustus 2025. Pengukuran ini dilakukan menggunakan lima indikator utama untuk menilai kematangan KI di wilayah, yaitu A (Regulasi/Prosedur/Pedoman/Standar Pelayanan KI dan Penerapannya), B (Riset Pengembangan), C (Pemanfaatan/Hilirisasi), D (Efisiensi Sistemik), dan E (Penegakan Hukum).

Meskipun meraih peringkat tertinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung terus berupaya agar nilai yang diperoleh dapat mencapai nilai maksimal yaitu 5,00 (Level 5 - Sangat Baik) pada keseluruhan pengukuran. Hasil analisis mendalam terhadap skor Lampung juga mengungkapkan kekuatan spesifik sekaligus area yang memerlukan perbaikan segera. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mencapai skor sempurna 5.00 (Level 5 – Sangat Baik) pada Sub-indikator B (Riset dan Pengembangan). Skor maksimal ini mencerminkan keberhasilan Kantor Wilayah dalam peningkatan jumlah pendaftaran KI yang berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan stakeholder lain yang didampingi langsung oleh kantor wilayah.

Di sisi lain, sub-indikator yang menjadi pekerjaan rumah bagi Lampung adalah sub-indikator A1 (Pelaksanaan pendampingan/asistensi permohonan layanan KI sesuai Peraturan/Prosedur Standar Pelayanan KI yang berlaku), yang mendapatkan skor terendah 1.00 (Level 1 – Sangat Rendah). Skor ini secara spesifik menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola KI di Kantor Wilayah belum mendapatkan pelatihan/sosialisasi yang memadai terkait Peraturan, Prosedur, atau Standar Layanan KI yang berlaku.

Hasil pengukuran ini menjadi modal dan langkah penting bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung untuk membangun ekosistem KI di wilayah secara lebih terarah, adaptif, dan berbasis data. Proses pengukuran maturitas KI ini akan menjadi instrumen monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan implementasi pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi KI di Lampung, guna memastikan keberlanjutan inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

(Humas Kemenkum Lampung/asd/Kontributor Winda)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengikuti kegiatan Pojok Literasi Hukum dengan tema “Transformasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Implementasi dan Strategi Penegakan Hukum di Tingkat Pusat dan Daerah”. Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur sebagai upaya memperkuat literasi hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Hadir secara daring Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Benny Daryono beserta jajaran. Selasa (11 November 2025).

Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Wamenkum menjelaskan berbagai perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencerminkan semangat pembaruan hukum nasional. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penerapan KUHP baru berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Pojok Literasi Hukum ini juga menjadi wadah strategis bagi peserta untuk memahami konteks filosofis, sosiologis, dan yuridis dari lahirnya KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperdalam wawasan mengenai mekanisme penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum modern.

Selain memberikan pemahaman substansial, kegiatan ini juga mendorong peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, aparat penegak hukum, serta instansi pemerintah di daerah dalam menyebarluaskan informasi terkait implementasi KUHP baru. Kolaborasi lintas sektor dianggap penting agar pelaksanaan hukum pidana nasional berjalan selaras dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi dalam penerapannya di lapangan.

Melalui kegiatan Pojok Literasi Hukum ini, Kanwil Kemenkum Lampung berharap agar peningkatan literasi hukum di masyarakat dapat terus diperkuat. Diharapkan pula kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan semangat reformasi hukum Indonesia.

(Humas Kemenkum Lampung/asd)