HARI PENGAYOMAN KE-80
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

LAMPUNG_INFO - Awali aktivitas kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan apel pagi. Kegiatan rutin ini berlangsung di halaman Kanwil Kementerian Hukum Lampung dengan dihadiri oleh Plt Kepala Kantor Wilayah, Benny Daryono, jajaran pejabat struktural, serta seluruh pegawai. Senin, (29/09/2025).

Apel pagi kali ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara. Dalam arahannya, Laila menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi penilaian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Menurut Laila Yunara, upaya mewujudkan Kanwil Lampung sebagai wilayah bebas korupsi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar tim pokja. Ia menekankan agar setiap bagian mampu menyajikan data dan dokumen pendukung secara komprehensif, sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan.

Selain itu, Laila juga meminta jajaran Kanwil Lampung untuk menindaklanjuti langkah-langkah strategis dalam menyukseskan Rencana Aksi (Renaksi) Kementerian Hukum tahun 2025. Hal ini disebut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk mendukung program prioritas kementerian di tingkat pusat.

Melalui apel ini, diharapkan Kanwil Kementerian Hukum Lampung dapat terus meningkatkan soliditas, memperkuat kinerja, serta mewujudkan lingkungan kerja yang profesional. Harapan besar disampaikan agar target meraih predikat WBK dapat tercapai, sejalan dengan komitmen dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO – Kementerian Hukum Kantor Wilayah Lampung hadir dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Lampung Fest 2025. Sosialisasi ini bertempat di Gedung Pusiban Komplek Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Jum'at, (26 September 2025).

Kegiatan ini untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Lampung melalui promosi potensi keunggulan daerah dengan menghadirkan capaian pembangunan Provinsi Lampung kepada masyarakat yang menghadirkan kegiatan pameran, pertunjukan seni budaya dan promosi potensi daerah yang akan dilaksanakan pada 11 s.d. 25 November 2025 di PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan tema “Coffee and Tourism”.

Dibuka oleh Staff Ahli Gubernur Lampung, kegiatan Sosialisasi ini di hadiri Jajaran Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Asosiasi, Industri dan Dinas terkait. Dalam sambutannya, Staff Ahli menerangkan tujuan dari Lampung Fest 2025 ini adalah menjadi momentum bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung, serta menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang ke Lampung.

Dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobby Irawan menyampaikan beberapa hal teknis dalam kegiatan Lampung Fest 2025 seperti Target Pengunjung yang mencapai 300 ribu orang, Peserta, dan Layout dalam kegiatan.

“Kegiatan ini, sebagai bentuk dukungan dari target 1,7 milyar pergerakan wisatawan domestik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung menjadi bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI).” Ucap Bobby.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Jakarta - Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono dan jajaran melaksanakan koordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Rahmi Widhiyanti. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Jakarta. Kamis, (25/09/2025).

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dengan Sekretariat Jenderal, khususnya terkait bidang perencanaan dan tata kelola organisasi sekaligus membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah.

Selain itu, koordinasi tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan kondisi aktual di wilayah Lampung, termasuk berbagai kebutuhan teknis maupun administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja. Dengan adanya komunikasi ini, diharapkan proses perencanaan dapat lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebijakan pusat.

Pertemuan ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi program kerja agar sejalan dengan arah kebijakan nasional. Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat pelayanan publik dan mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum di tingkat regional maupun nasional.

Kegiatan koordinasi ini menunjukkan komitmen Kementerian Hukum dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program kerja di seluruh daerah. Dengan adanya sinergi yang erat, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan peran kantor wilayah dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi kementerian.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO - Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, dan jajaran menghadiri rapat persiapan serah terima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan secara daring. Rapat ini diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari berbagai daerah di Indonesia. Kamis, (25/09/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia tersebut bertujuan untuk mematangkan persiapan teknis dan administratif terkait penerimaan serta penempatan PPPK. Kehadiran pimpinan di seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum menjadi langkah penting dalam menyamakan persepsi dan memastikan proses serah terima berjalan sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaeman Taman, memaparkan secara rinci timeline kegiatan yang tengah berlangsung. Ia juga menyampaikan jumlah formasi yang tersedia, komposisi jabatan PPPK, serta poin-poin penting mengenai mekanisme kerja yang akan dijalankan oleh PPPK, baik dengan status penuh waktu maupun paruh waktu.

Khusus untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, ditetapkan menerima masing-masing satu formasi PPPK penuh waktu dan satu formasi PPPK paruh waktu. Penempatan ini diharapkan mampu mendukung optimalisasi kinerja Kanwil Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan hukum serta hak asasi manusia di wilayahnya.

Pelaksanaan mekanisme PPPK paruh waktu yang turut dibahas dalam rapat ini menjadi perhatian tersendiri. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan ketersediaan sumber daya manusia, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas.

Melalui rapat persiapan ini, diharapkan seluruh proses serah terima PPPK Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan publik.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung hadir di Radio Republik Indonesia (RRI) Lampung sebagai Narasumber dalam bincang santai yang mengangkat tema “Pengembangan Kewirausahaan Melalui PT Perorangan (Perseroan Terbatas Perorangan) ”. Kamis, (25 September 2025).

Dialog Interaktif ini dipandu oleh Naomy Dwi Saraswati dari RRI Pro 2 Bandar Lampung, hadir sebagai narasumber adalah Erbit Septiawan, Pijar Arinda Putra dan Rika Rizkia, yang merupakan para Analis Hukum dan Penyuluh Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung

Dalam perbincangan yang di siarkan secara On Air oleh RRI Pro 2 Lampung 92,5 FM para narasumber menyampaikan informasi seputar Pendirian PT Perorangan (Perseroan Terbatas Perorangan atau yang biasa disebut Perseroan Perorangan. Perbincangan diawali dengan memperkenalkan kembali badan usaha Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum dalam usaha skala kecil dan mikro. Perseroan Perorangan merupakan inovasi dalam sistem hukum usaha di Indonesia yang mempermudah individu untuk memulai usaha dengan legalitas dan perlindungan hukum layaknya PT biasa, tetapi dengan syarat dan prosedur yang lebih sederhana.

Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita ke 3 dalam Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka, yaitu:
“Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).”

Sebelum adanya Perseroan Perorangan, untuk mendirikan PT di Indonesia, minimal diperlukan dua orang pemegang saham.Banyak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang kesulitan memenuhi syarat ini, tetapi ingin memiliki badan hukum formal untuk usahanya. Pada tahun 2021 Pemerintah memperkenalkan Perseroan Perorangan sebagai solusi agar pelaku UMK bisa menjalankan usaha secara legal dengan status badan hukum, meski hanya dimiliki oleh satu orang.

Tujuan Pendirian PT Perorangan adalah memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan formalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku UMK, serta menyederhanakan proses pendirian badan usaha (cukup dengan pendaftaran secara elektronik, tanpa akta notaris). Selain itu Kelebihan perseroan perorangan antara lain adanya pemisahan harta kekayaan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, bebas menentukan besaran modal, cukup mengisi form pernyataan pendirian, pendaftaran secara online, mudah, dan tanpa akta notaris, status badan hukum diperoleh saat memperoleh Sertifikat, terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha NIB, biaya pendaftaran hanya Rp.50.000 dan dapat bersaing dengan Perseroan Terbatas pada umumnya.

Adapun persyaratan pendiriannya yaitu : WNI minimal usia 17 Tahun, orang Perorangan, cakap hukum dam modal maksimal 5 Milyar. Proses Pendaftaran Pemohon cukup membuka laman ahu.go.id kemudian registrasi pada menu perseroan perorangan untuk membuat Akun menggunakan email aktif, melakukan pembelian dan pembayaran voucher Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemohon mengisi pernyataan pendirian, pemohon mengunduh bukti pendaftaran.

Diakhir perbincangan Para Narasumber Kanwil Kementerian Hukum Lampung, berharap bagi Para UMK di Provinsi Lampung dapat lebih baik dalam berusaha dengan mempunyai usaha yang sudah berbadan Hukum dengan mendaftarkan PT Perorangan.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)