LAMPUNG_INFO — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berpartisipasi sebagai narasumber dalam Dialog Interaktif Kekayaan Intelektual Merek yang disiarkan secara langsung oleh Radar Lampung TV. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yanvaldi Yanuar, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tira Paraniba Sangjaya, serta pelaku usaha lokal Muhammad Ravie Cahya Ansor, Owner PT Rafins Snack Indonesia. Dialog kali ini dipandu oleh host Aunea Shalia. Kamis, (4 Desember 2025)

Kehadiran Kanwil Kemenkum Lampung dalam program ini merupakan bagian dari upaya memperluas sosialisasi kekayaan intelektual, memperkuat literasi hukum bagi pelaku UMKM, serta mendorong percepatan pendaftaran merek sebagai fondasi identitas dan daya saing produk lokal.

Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Pelayanan KI Yanvaldi Yanuar menjelaskan konsep dasar kekayaan intelektual serta tujuan utama keberadaannya dalam mendukung inovasi dan perkembangan ekonomi kreatif. Beliau menegaskan bahwa merek merupakan identitas pembeda suatu produk yang berfungsi sebagai penanda reputasi dan kualitas. Karena itu, pelindungan merek menjadi langkah penting bagi UMKM untuk tumbuh, naik kelas, dan memperluas pangsa pasar.

Pada kesempatan tersebut, Yanvaldi Yanuar turut menekankan bahwa “Merek saat ini bukanlah hanya sekadar simbol semata. Merek merupakan identitas dan nilai yang melekat pada sebuah produk. Dengan didaftarkannya merek suatu produk, maka kita dapat melindungi karya, menjaga reputasi, dan memperkuat daya saing usaha.” Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk dorongan agar pelaku UMKM memahami makna strategis dari kepemilikan merek terdaftar.

Beliau juga memaparkan berbagai manfaat strategis dari pendaftaran merek, antara lain perlindungan hukum terhadap penggunaan tanpa izin, peningkatan nilai ekonomi karena merek dapat menjadi aset yang dilisensikan atau dijaminkan, serta penguatan posisi kompetitif produk di pasar. Menurutnya, keberadaan merek terdaftar tidak hanya melindungi pelaku usaha dari sengketa, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperbesar peluang kolaborasi bisnis.

Sementara itu, Tira Paraniba Sangjaya dari Disperindag Provinsi Lampung menyampaikan peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada UMKM. Disperindag, melalui berbagai programnya, aktif melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota serta memberikan kemudahan pendaftaran melalui insentif dan keringanan biaya bagi UMKM binaan. Ia menegaskan bahwa perlindungan merek merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pelaku usaha lokal dapat tumbuh secara aman, terarah, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Ravie Cahya Ansor berbagi pengalaman sebagai pelaku usaha yang telah merasakan langsung manfaat pendaftaran merek. Ia menuturkan bahwa merek terdaftar memberikan rasa aman dari potensi pembajakan, meningkatkan kredibilitas produk, serta memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan industri kuliner. Ravie juga memberikan motivasi bagi UMKM lain untuk tidak menunda pendaftaran merek karena langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan usaha.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Lampung dalam dialog interaktif ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat edukasi masyarakat mengenai pelindungan kekayaan intelektual. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, diharapkan literasi KI di Provinsi Lampung semakin meningkat, serta semakin banyak UMKM mampu bersaing dan berkembang dengan landasan hukum yang kuat dan berdaya saing tinggi.

(Humas Kemenkum Lampung/asd/Kontributor Ricki)

Hari ke tiga, sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke 47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) menjadi peristiwa istimewa bagi Indonesia, setelah banyak negara dan kelompok regional negara mendukung proposal Indonesia untuk tata kelola royalti.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Dalam presentasi yang disampaikan, Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global dan bahwa isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara membutuhkan perhatian internasional yang serius. Selain itu proposal Indonesia juga menyinggung dampak artificial intelligence terhadap produk media.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta” Ungkap Arief Havas Oegroseno dalam Forum WIPO.

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan, Kementrian Hukum, Andry Indrady menegaskan bahwa usulan Indonesia bertujuan mendorong tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam ekosistem royalti digital. Menurut Andry, ada tiga pilar dalam proposal Indonesia.

“Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga
Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara” ungkapnya di sidang WIPO.

Setelah presentasi, sejumlah negara mendukung Proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut; dukungan penuh disampaikan Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, Kazakhstan, Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu negara negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) dan CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut positif dan siap berdialog lebih lanjut.

Atas dukungan tersebut Indonesia melalui Wakil Menteri luar negeri menyampaikan apresiasi dan rasa syukur “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia membuka ruang dialog dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan baik negara maupun industri serta organisasi terkait antara lain berbagai komunitas musik global dalam pembahasan sesi SCCR berikutnya.

Di sela-sela sidang SCCR, delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputy Director General WIPO, Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industri), Group B Country, Uni Europa dan CACEEC (Central Asian, Caucasus, and Eastern European Countries).

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung melaksanakan kegiatan harmonisasi dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Way Kanan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Andan Jejama tersebut membahas Ranperbup tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai upaya memperkuat pengaturan mengenai pelindungan, keterbukaan, dan kerahasiaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Kamis, (4 Desember 2025).

Harmonisasi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara. Kegiatan turut dihadiri oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Way Kanan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Way Kanan, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Lampung sebagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam paparannya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Way Kanan, Priyanti, menyampaikan urgensi penyusunan regulasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengaturan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip diperlukan untuk melindungi hak serta kewajiban pencipta dan pengguna arsip, sekaligus memberikan kepastian hukum terkait derajat keterbukaan dan kerahasiaan arsip dinamis yang dikelola pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Way Kanan menegaskan bahwa Ranperbup ini memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem kearsipan daerah, khususnya dalam menetapkan standar keamanan dan akses yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi pedoman teknis yang komprehensif bagi perangkat daerah dalam mengelola arsip dinamis secara profesional.

Pada kesempatan yang sama, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Way Kanan turut memberikan pandangan mengenai pentingnya penyusunan Ranperbup tersebut. Keberadaan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat identitas daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis, khususnya terkait pembatasan akses dan penjaminan keamanan arsip.

Pembahasan substansi dilakukan oleh Perancang Madya Kanwil Kemenkum Lampung, M. Ali Badary, yang menguraikan materi muatan serta memberikan masukan teknis terkait aspek hukum yang perlu diperkuat. Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa Ranperbup tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis telah memenuhi persyaratan harmonisasi dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Humas Kemenkum Lampung/asd/Kontributor Berti)

Bandar Lampung, 4 Desember 2025 — Bertempat di Ruang Rapat Andan Jejama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pesisir Barat tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Rapat berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025, dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan dihadiri oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Kepala Bidang Instrumen Penguatan HAM Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung, serta perwakilan unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Tim Penyusun Naskah Akademik Universitas Muhammadiyah Metro, serta tim perancang Kanwil Kemenkum Lampung.

Rapat diawali dengan penyampaian gambaran umum urgensi pembentukan Ranperda oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Riza Pahlevi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Tim Penyusun Naskah Akademik Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa Ranperda ini bertujuan memastikan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun kehidupan masyarakat. Kehadiran regulasi khusus ini diharapkan mampu memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat serta terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, tindakan diskriminatif, maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Ali Badary selaku Perancang Ahli Madya turut memberikan penjelasan mengenai substansi Ranperda secara rinci pasal demi pasal. Ia menegaskan bahwa proses penyusunan Ranperda telah mengikuti ketentuan prosedural sesuai peraturan perundang-undangan. Kanwil Kemenkum Lampung, dalam kewenangannya, melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap batang tubuh Ranperda Kabupaten Pesisir Barat.
Berdasarkan hasil pembahasan, rapat pengharmonisasian menyepakati bahwa Ranperda Kabupaten Pesisir Barat tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya untuk proses pembentukan peraturan daerah.

(Humas Kemenkum Lampung / Kontributor : Jonathan)

LAMPUNG_INFO – Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, melantik serta mengambil sumpah dan janji jabatan dua Pejabat Non-Manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung pada Rabu (03 Desember 2025). Prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Lampung.

Pejabat yang dilantik yaitu Albar Diaz Novandi, S.H., M.H. sebagai Analis Hukum Ahli Muda, serta Nita Aulia, S.Kep., Ns. sebagai Perawat Ahli Muda pada Kanwil Kemenkum Lampung. Pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan struktur jabatan fungsional sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalitas aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, beserta para pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan dukungan terhadap upaya pengembangan kompetensi ASN melalui mekanisme jabatan fungsional yang lebih fokus dan berbasis keahlian.

Dalam sambutannya, Plt. Kakanwil Benny Daryono menegaskan bahwa jabatan fungsional menuntut kompetensi teknis yang kuat, sehingga pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional sesuai bidang keahliannya. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

“Saya berharap para pejabat fungsional yang dilantik hari ini dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Jabatan fungsional harus mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan yang dihadapi organisasi,” ujar Benny.

Benny juga menambahkan bahwa dinamika organisasi dan perkembangan zaman menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan hadirnya pejabat fungsional baru ini, Kanwil Kemenkum Lampung berharap dapat memperkuat kinerja kelembagaan dan menghadirkan perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Acara pelantikan ditutup dengan ucapan selamat serta sesi foto bersama sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap para pejabat yang memulai tanggung jawab pada jabatan barunya.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)