LAMPUNG_INFO – Dalam semangat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi antar satuan kerja, Plt. Kepala Kantor, Benny Daryono dan jajaran pejabat struktural Kanwil Kemenkum Lampung menerima langsung rombongan Kepala Kantor Wilayah Bengkulu, Zulhairi dan tim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Rabu (29 Oktober 2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan berbagi pengalaman antar satuan kerja, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan hukum. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pihak saling bertukar informasi, strategi, dan inovasi yang telah dijalankan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Kantor Wilayah Kemenkum Lampung menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari Kanwil Bengkulu. Pertemuan seperti ini menjadi ajang yang baik untuk saling belajar dan memperkuat kolaborasi demi tercapainya pelayanan publik yang lebih optimal.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan antar jajaran Kemenkum dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul. Diharapkan, sinergi antara Kanwil Kemenkum Lampung dan Kanwil Kemenkum Bengkulu akan terus terjalin erat, menjadi inspirasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat pada Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan yang mengangkat topik Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia.

Turut hadir secara daring dari Kanwil Kemenkum Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah Bapak Benny Daryono, Plh. Kepala Divisi Peraturan, Perundang-undangan, dan Pembinaan Hukum Bapak M. Zuhri, serta pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung. Para peserta mengikuti kegiatan secara terpusat dari Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan pemahaman regulasi kenotariatan di daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari Program Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil analisis implementasi kebijakan hukum di wilayah. Diskusi tersebut juga menjadi sarana diseminasi strategi pembinaan terkait tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dalam rangka menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan kenotariatan.

Kegiatan dibuka dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Bapak Andry Indrady, A.Md.IM., M.P.A., Ph.D. Paparan materi disampaikan oleh tiga narasumber, yakni Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum RI, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Papua Barat, serta Rektor Universitas Caritas Indonesia Papua Barat, yang membahas aspek hukum, teknis pemeriksaan, serta perspektif akademik terhadap pengawasan notaris.

Selanjutnya, para peserta mendapatkan kesempatan berdiskusi dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Dalam diskusi tersebut, berbagai isu terkait efektivitas mekanisme pemeriksaan, standar pengawasan, hingga tantangan implementasi di daerah turut menjadi perhatian. Antusiasme peserta juga terlihat melalui penetapan tiga penanya terbaik sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam forum.

Dengan keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Lampung memperkuat kapasitas internal dalam memahami mekanisme pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan profesi kenotariatan di wilayah kerja. Partisipasi pimpinan dan pejabat fungsional tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan penerapan regulasi berjalan efektif, akuntabel, serta selaras dengan standar pelayanan hukum nasional.

(Humas Kanwil Kemenkum Lampung)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung mengikuti kegiatan Interactive Talkshow bertema “Membangun Personal Character Berintegritas untuk Penguatan Pelayanan Publik: Strategi Teknis dalam Pendekatan Psikologis” yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum pada Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah, jajaran pegawai, serta satuan kerja teknis di lingkungan Kementerian Hukum.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, penguatan karakter, dan internalisasi nilai integritas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2024, tingkat integritas nasional berada pada angka 71,53, dengan 1.964 perkara korupsi yang ditangani sejak 2004 hingga April 2025, di mana 1.385 kasus melibatkan ASN sebagai pelaku. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan strategis berbasis psikologis untuk memperbaiki perilaku individu sebagai bagian dari budaya organisasi.

Dari Kanwil Kemenkum Lampung, kegiatan ini diikuti oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Bapak Benny Daryono, didampingi Plh. Kepala Divisi Peraturan, Perundang-undangan, dan Pembinaan Hukum Bapak M. Zuhri, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Bapak Yanvaldi Yanuar, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Bapak Arlisa Noviriantono, serta para pejabat fungsional di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum. Seluruh peserta bergabung secara daring dari Ruang Rapat Ragom Gawi Kanwil Kemenkum Lampung sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan etika profesi dan tata kelola yang baik.

Kegiatan dibuka oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan menghadirkan Shierlen Octavia, S.Psi., M.Psi., Psikolog, seorang psikolog klinis yang memaparkan strategi pengembangan karakter berintegritas melalui pendekatan psikologi perilaku. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pembentukan karakter ASN tidak hanya diukur dari kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan mempertahankan nilai moral dan tanggung jawab publik.

Para peserta diberikan ruang diskusi dan sesi tanya jawab untuk menggali permasalahan integritas di lingkungan kerja, termasuk strategi pencegahan, penguatan budaya organisasi, serta pentingnya deteksi dini potensi penyimpangan. Kegiatan ini juga menekankan perlunya kolaborasi lintas unit kerja dalam menjaga standar pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari tindakan maladministrasi.

Melalui keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan hukum di daerah. Partisipasi para pimpinan dan pejabat fungsional diharapkan dapat menjadi contoh teladan dalam mendorong budaya kerja profesional, beretika, serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

(Humas Kanwil Kemenkum Lampung)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan koordinasi penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) bersama Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Koordinasi tersebut bertempat di kampus ITERA. Selasa (28/10/2025).

Kegiatan koordinasi tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yanvaldi Yanuar, beserta tim Kanwil Kemenkum Lampung. Dari pihak ITERA, turut hadir Rektor ITERA, Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha.

Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam penguatan Sentra KI di lingkungan perguruan tinggi dan peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) oleh sivitas akademika ITERA. Melalui koordinasi ini, kedua belah pihak menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta fasilitasi pendaftaran KI bagi dosen, mahasiswa, dan inventor kampus.

Dalam arahannya, Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Benny Daryono, menyampaikan bahwa peran perguruan tinggi kini telah bergeser secara signifikan.
“Saat ini peran perguruan tinggi tidak lagi sebatas sebagai pusat pengajaran. Perguruan tinggi kini menjadi lokomotif utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar beliau. Beliau menambahkan, dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap karya ilmiah dan inovasi menjadi hal yang sangat penting. “Setiap hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh sivitas akademika harus mendapatkan perlindungan hukum melalui pencatatan atau pendaftaran kekayaan intelektual, baik berupa Hak Cipta, Paten, maupun Desain Industri, agar memiliki nilai ekonomi sekaligus melindungi hak penciptanya,” tambah Benny Daryono.

Lebih lanjut, Benny Daryono juga menyoroti peran strategis Sentra Kekayaan Intelektual yang berada di perguruan tinggi. “Sentra KI memiliki peran besar dalam memberikan edukasi, membantu penelusuran paten, serta memfasilitasi proses pendaftaran yang diajukan oleh mahasiswa maupun dosen. Oleh karena itu, kami mendorong agar Sentra KI ITERA terus memperkuat kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Lampung dalam pengembangan ekosistem KI yang produktif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor ITERA, Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen ITERA untuk memperkuat budaya riset dan inovasi di lingkungan kampus. Ia juga menekankan pentingnya pelindungan hukum bagi karya ilmiah dan hasil riset agar memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Lampung dan ITERA sepakat memperkuat kerja sama strategis dalam bidang edukasi, fasilitasi pendaftaran, dan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan produktivitas inovasi berbasis KI, sekaligus mendukung pembangunan ekosistem riset dan ekonomi kreatif yang kuat di Provinsi Lampung.

(Humas Kemenkum Lampung/asd/Kontributor Ricki)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung menggelar rapat persiapan kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Tahun 2025. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Ragom Gawi Kanwil Kemenkum Lampung. Selasa, (28 Oktober 2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Benny Daryono, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), M. Zuhri, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yanvaldi Yanuar, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Arlisa Noviriantono, serta para pegawai dari berbagai bidang teknis dan administrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung.

Rapat ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan kegiatan Parletak tahun 2025 yang menjadi agenda penting Kanwil Kemenkum Lampung. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi lintas bidang serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum

Dalam rapat tersebut, Plh. Kadiv P3H, M. Zuhri, memaparkan secara komprehensif rencana pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga mekanisme pelaporan hasil kegiatan. Dalam pemaparannya, Zuhri menegaskan pentingnya sinergi antarunit kerja serta peningkatan koordinasi internal agar kegiatan Parletak 2025 dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi momentum strategis untuk menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Lampung dalam mendukung implementasi program prioritas kementerian, terutama dalam bidang pembinaan hukum dan pelayanan publik

Selanjutnya, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Benny Daryono, menyampaikan sejumlah arahan strategis dan penekanan penting bagi seluruh peserta rapat. Ia menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dibanding tahun sebelumnya, khususnya dalam aspek perencanaan teknis, efektivitas pelaporan hasil, serta optimalisasi peran masing-masing bidang. Beliau berharap kegiatan Parletak tahun 2025 dapat menjadi cerminan profesionalitas dan dedikasi seluruh jajaran. Mari kita jadikan kegiatan ini lebih bermakna, dengan hasil yang tidak hanya bermanfaat bagi internal organisasi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.

Beliau juga menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh bidang dan satuan kerja, sehingga koordinasi dan komunikasi perlu terus diperkuat sejak tahap awal perencanaan hingga pelaporan akhir kegiatan.

Usai pemaparan, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara pimpinan dan peserta. Masing-masing bidang menyampaikan masukan terkait berbagai aspek teknis dan administratif, antara lain rencana jadwal kegiatan, alur perizinan, pengelolaan logistik dan dokumentasi, hingga strategi publikasi kegiatan agar capaian Parletak 2025 dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Diskusi berlangsung aktif dan konstruktif, mencerminkan semangat kolaborasi antarpegawai Kanwil Kemenkum Lampung. Beberapa peserta juga mengusulkan pembentukan tim kerja lintas bidang untuk mempercepat koordinasi teknis serta menyusun jadwal kerja yang lebih terintegrasi.

Melalui rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan Parletak 2025 yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum di wilayah Lampung.

(Humas Kemenkum Lampung/asd/Kontributor Ayman)