LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum di daerah.
Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai capaian IRH Kota Metro oleh perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro, yang menjelaskan penyusunan SK IRH serta kondisi pelaksanaan terkini. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara, hadir didampingi oleh penyuluh hukum dan pejabat fungsional di lingkungan Divisi P3H Kanwil Kemenkum Lampung. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga guna mendukung keberhasilan program hukum di tingkat daerah.
Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa di Kota Metro belum terdapat Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Kepala divisi mendorong peningkatan kapasitas paralegal serta percepatan proses akreditasi OBH sebagai bentuk komitmen profesional untuk menghadirkan layanan bantuan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Pembahasan juga menyoroti kendala perubahan Peraturan Daerah terkait bantuan hukum yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, dijelaskan pemanfaatan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) sebagai sarana integrasi data layanan bantuan hukum guna meminimalisir duplikasi kewenangan dan memperkuat koordinasi antarinstansi.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan advokasi dan koordinasi lanjutan dengan kementerian terkait serta pelibatan perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanahan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan dan penyesuaian regulasi bantuan hukum agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, seluruh pihak bersepakat menjadikan peningkatan akreditasi OBH, penguatan regulasi bantuan hukum, dan koordinasi lintas lembaga sebagai prioritas utama. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi hukum serta menjamin akses pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat Kota Metro.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/KONTRIBUTOR : YASHIFA)
