LAMPUNG_INFO - Bandar Lampung, 22 Januari 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung terus menunjukkan komitmen serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Pada Kamis (22/01/2026), Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Bapak Benny Daryono, menghadiri Rapat Gelar Perkara yang diselenggarakan oleh Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Direktur Penegakan Hukum DJKI, Bapak Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si. Kegiatan ini menjadi forum krusial untuk membedah perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana kekayaan intelektual yang tengah ditangani Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.

Dalam rapat tersebut, dipaparkan secara komprehensif mengenai kronologis kejadian, dasar penyidikan, serta timeline kasus tindak pidana yang menjadi objek perkara. Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menjabarkan serangkaian upaya penyelidikan hingga penyidikan yang telah dilakukan selama ini guna memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
• Penegasan kembali status dan relevansi barang bukti yang telah diamankan.
• Penyusunan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian perkara.
• Memastikan dasar penyidikan telah kuat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Direktur Penegakan Hukum, Bapak Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam memberantas pelanggaran kekayaan intelektual. Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bapak Benny Daryono, menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas.

Turut hadir mendampingi dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bapak Yanvaldi Yanuar, beserta jajaran Tim Penyidik dan Pegawai Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang diberikan tugas menjadi admin dalam penanganan kasus tersebut.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan rencana aksi bersama antara Direktorat Penegakan Hukum DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung untuk mengawal kasus ini hingga mencapai putusan hukum yang tetap.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG / KONTRIBUTOR : WINDA)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung menggelar Rapat Pendampingan Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi IRH yang akan dilakukan kepada pemerintah daerah di wilayah Lampung.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Laila Yunara, serta dihadiri oleh pejabat fungsional dan pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung. Dalam pembukaannya, Kepala Divisi PPPH menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap pedoman dan mekanisme penilaian IRH sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Pada kesempatan tersebut, Laila Yunara memaparkan secara garis besar alur pelaksanaan IRH yang dimulai dari pembentukan Surat Keputusan Tim IRH, pendampingan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pelaksanaan penilaian mandiri oleh pemerintah daerah dan Kanwil, hingga tahapan pengunggahan data dukung sesuai ketentuan yang berlaku. Paparan ini bertujuan memberikan gambaran utuh agar seluruh tahapan IRH dapat dipahami secara sistematis.

Selanjutnya, Koordinator Kelompok Kerja (Kapokja) Muhammad Zuhri menyampaikan masukan terkait pentingnya penunjukan Person in Charge (PIC) di tingkat Kantor Wilayah sebagai penghubung antara pusat dan pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan sosialisasi IRH tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga kesiapan non-teknis, seperti koordinasi lintas pihak, komunikasi yang efektif, dan kesiapan sumber daya manusia.

Paparan teknis mengenai pedoman sosialisasi IRH kemudian disampaikan oleh Kapokja Analis Doni Arianto. Materi yang disampaikan meliputi tahapan persiapan kegiatan, metode penyampaian sosialisasi, serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar pemerintah daerah dapat memahami dan melaksanakan penilaian IRH dengan baik dan sesuai pedoman yang berlaku.

Menutup rapat, Kepala Divisi PPPH kembali menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan IRH harus dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara konsisten hingga tahap penilaian akhir oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dengan adanya kesamaan persepsi, koordinasi, dan sinergi antara Kantor Wilayah dan pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan penilaian IRH dapat berjalan optimal dan menghasilkan capaian yang maksimal.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung menghadiri Rapat Kerja Teknis Program Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, (22 Januari 2026), sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan pembinaan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Rapat kerja teknis ini diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung secara daring dari Ruang Rapat Ragom Gawi. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Laila Yunara, serta pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara BPHN dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di daerah. Hal ini dinilai penting guna memastikan implementasi Program Pembinaan Hukum Nasional dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan di tingkat wilayah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, memaparkan arah kebijakan serta strategi pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan program antara pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pembinaan hukum kepada masyarakat.

Min Usihen juga menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan hukum di daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mengoptimalkan berbagai program, termasuk penyuluhan hukum, pembinaan desa sadar hukum, serta penguatan peran paralegal dan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui rapat kerja teknis ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dan pemahaman antara BPHN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dalam mengimplementasikan Program Pembinaan Hukum Nasional. Sinergi yang kuat diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang sadar hukum serta meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO - Bandar Lampung, Bertempat di ruang Rapat Pepadun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, hari Kamis, 22 Januari 2026. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung telah mengadakan Kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang RPJMD tahun 2025- 2029.Rapat pengharmonisasian dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Lampung, Laila Yunara, dan dihadiri oleh perangkat daerah, antara lain : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.
Diawal disampaikan gambaran umum mengenai urgensi disusunnya Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 oleh Adhytia Hidayat, Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, sebagai Pemrakarsa.

Penyusunan Raperda RPJMD 2025-2029 memiliki urgensi strategis karena menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Raperda ini juga akan digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja ( Renja) oleh masing-masing Perangkat Daerah," ujar Adhytia.

Lebih dari itu, Dokumen RPJMD menjadi Instrumen Panduan Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Perangkat Daerah selama Periode lima tahun. Dengan demikian, kualitas penyusunan Raperda RPJMD menjadi penting untuk menjamin arah pembangunan daerah yang terstruktur,terukur,dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa Raperda RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 telah memenuhi ketentuan Harmonisasi dan dapat dilanjutkan ketahap pembahasan berikutnya. Proses selanjutnya adalah fasilitasi dan Evaluasi Materi teknis Dokumen RPJMD oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi sampai dengan dapat disahkan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG / KONTRIBUTOR : WAHYU)

Kuala Simpang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, menyerahkan sarana dan prasarana pendukung bakti sosial kepada taruna dan taruni Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang bertugas di Kabupaten Aceh Tamiang.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan usai apel bersama taruna dan taruni Poltekpin di Lapas Narkotika Langsa. Apel digelar sebagai bentuk arahan sekaligus penguatan pelaksanaan kegiatan bakti sosial pascabanjir di wilayah Aceh Tamiang.

Meurah Budiman mengatakan kehadiran taruna dan taruni Poltekpin dalam kegiatan bakti sosial merupakan wujud nyata kepedulian Kementerian Hukum terhadap masyarakat terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat pengabdian sekaligus kondisi kesehatan selama bertugas di lapangan.

“Kegiatan ini tidak hanya membantu pemulihan pascabanjir, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter taruna dan taruni sebagai insan pengayoman yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat,” kata Meurah Budiman, Rabu (21/01/2026).

Selain di Lapas Narkotika Langsa, Kakanwil Kemenkum Aceh bersama jajaran juga meninjau langsung kegiatan bakti sosial taruna dan taruni Poltekpin di Lapas Kuala Simpang. Bakti sosial difokuskan pada pembersihan sarana dan prasarana lapas yang terdampak banjir agar kembali berfungsi optimal.

Kakanwil juga meninjau kegiatan pembersihan rumah warga terdampak banjir di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Taruna dan taruni Poltekpin membersihkan sisa lumpur dan material banjir sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat terdampak.

Setelah melaksanakan bakti sosial selama sepuluh hari, Kanwil Kemenkum Aceh memberikan dukungan layanan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh taruna dan taruni Poltekpin. Pemeriksaan meliputi pengecekan kesehatan, pengukuran tekanan darah serta keluhan kesehatan, dan pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pimpinan menyapa, bersama dalam suasana kebersamaan. Pada kesempatan tersebut, Meurah Budiman berdialog langsung dengan taruna dan taruni untuk memberikan motivasi dan penguatan, sekaligus menyerahkan paket keperluan pribadi berupa multivitamin, masker, makanan siap santap, perlengkapan mandi, minyak kayu putih, serta obat-obatan bagi taruna yang membutuhkan.