Lampung Selatan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan diikuti oleh jajaran pegawai Bagian Hukum sebagai pengguna jasa layanan sekaligus stakeholder strategis bagi Kementerian Hukum.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi pengguna layanan terhadap pentingnya pengisian survei SPAK-SPKP sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik dan penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui survei ini, Kanwil Kementerian Hukum Lampung berupaya memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan yang telah diberikan.

Kegiatan sosialisasi disambut baik oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Qorinilwan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Hukum dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Bapak Qorinilwan juga menyampaikan sejumlah saran dan kritik yang bersifat konstruktif guna meningkatkan nilai indeks SPAK-SPKP Kementerian Hukum. Menurutnya, hasil survei tidak hanya menjadi angka semata, tetapi harus dimaknai sebagai bahan evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan daerah.
Lebih lanjut, beliau berharap agar tindak lanjut dari hasil SPAK-SPKP dapat disosialisasikan secara berkelanjutan serta diiringi dengan peningkatan kualitas komunikasi, kecepatan layanan, dan keterbukaan informasi kepada pengguna jasa. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Hukum dapat terus terjaga dan meningkat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peran aktif stakeholder dalam memberikan penilaian yang jujur dan objektif melalui SPAK-SPKP. Masukan yang diberikan diharapkan menjadi dasar penting dalam memperkuat integritas organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan hukum yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Ke depan, Kanwil Kementerian Hukum Lampung akan terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan hukum yang prima, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/Kontributor Alif)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu, 11 Februari 2026, dalam rangka pengumpulan data dan inventarisasi permasalahan hukum. Kegiatan ini dilakukan sebagai dasar penyusunan peta permasalahan hukum di daerah, yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan program pembinaan dan penyuluhan hukum yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Tim Inventarisasi Permasalahan Hukum Kanwil Kemenkum Lampung terdiri dari Penyuluh Hukum Erwin Setiawan Yunianto, Erica Susanti, Bertha Betaria, serta Analis Hukum Cory Maryati. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan kunjungan koordinasi ke sejumlah instansi penegak hukum dan perangkat daerah, guna memperoleh data serta informasi faktual terkait persoalan hukum yang dominan terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun instansi yang dikunjungi dalam kegiatan tersebut antara lain Pengadilan Negeri Kelas IB Gunung Sugih, Polres Gunung Sugih, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih. Koordinasi ini dilakukan untuk menghimpun gambaran aktual permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing instansi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Lampung menegaskan bahwa penyuluhan hukum harus berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan. Inventarisasi permasalahan hukum dipandang sebagai langkah strategis agar program penyuluhan hukum yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat binaan, sekaligus memberikan dampak nyata dalam membangun budaya sadar hukum.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Lampung juga menekankan bahwa permasalahan hukum antar daerah dapat berbeda, tergantung pada kondisi sosial dan dinamika yang berkembang di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, tema serta materi penyuluhan hukum di suatu daerah dapat disesuaikan berdasarkan peta permasalahan hukum yang telah disusun, sehingga strategi pembinaan dan penyuluhan hukum menjadi lebih efektif dan relevan dengan kondisi lapangan.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Lampung berharap penyusunan peta permasalahan hukum di Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi rujukan dalam perencanaan program pembinaan dan penyuluhan hukum Tahun 2026. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan pelanggaran hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/Kontributor Erwin)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung melaksanakan pembinaan Pos Bantuan Hukum (PosBankum) pada dua kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Mesuji. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan PosBankum di tingkat desa/kelurahan berjalan aktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam layanan konsultasi hukum, mediasi, serta penyelesaian persoalan melalui musyawarah.

Pembinaan pertama dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, bertempat di Hotel Regency, Pringsewu. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kanwil Kemenkum Lampung dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, serta didampingi Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung. Peserta yang hadir meliputi seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pesawaran.

Tim pembinaan PosBankum Kanwil Kemenkum Lampung pada kegiatan tersebut terdiri dari Penyuluh Hukum Erwin Setiawan Yunianto, Bertha Betaria, Thomas Meitian, dan Cory Maryati. Pembinaan diselenggarakan dalam rangkaian Sosialisasi KUHP serta Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum di Desa se-Kabupaten Pesawaran, dengan turut dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesawaran, Rizki Setiawan.

Dalam penyampaian materi, para penyuluh hukum menegaskan bahwa PosBankum telah dibentuk di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung sejak tahun lalu, namun pelaksanaannya harus berjalan secara nyata dan berkesinambungan. PosBankum tidak boleh hanya terbentuk secara administratif melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan, melainkan harus aktif sebagai ruang konsultasi hukum dan mediasi di tingkat desa/kelurahan agar persoalan masyarakat dapat diselesaikan melalui musyawarah dan tidak berkembang menjadi perkara yang lebih rumit.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Lampung juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Pendidikan Paralegal Angkatan IV sebagai langkah peningkatan kapasitas pelayanan PosBankum. Para penyuluh turut mengingatkan agar pelaporan layanan PosBankum, seperti konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi/perdamaian di luar pengadilan, serta rujukan bantuan hukum, dapat terus dilakukan melalui aplikasi pelaporan pada tautan yang telah disampaikan kepada seluruh PosBankum.

Pembinaan kedua dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Balai Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, melalui kerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Tim pembinaan terdiri dari Penyuluh Hukum Erwin Setiawan Yunianto, Bertha Betaria, Indrawati Imron, serta Analis Hukum Cory Maryati, dengan turut dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Mesuji, M. Asyraf, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mesuji. Kegiatan ini ditutup dengan diskusi dan tanya jawab, serta penegasan agar seluruh PosBankum di Kabupaten Mesuji aktif memberikan layanan dan konsisten melaporkan pelaksanaannya melalui aplikasi Pelaporan PosBankum.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/Kontributor Erwin)

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum di daerah.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai capaian IRH Kota Metro oleh perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro, yang menjelaskan penyusunan SK IRH serta kondisi pelaksanaan terkini. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara, hadir didampingi oleh penyuluh hukum dan pejabat fungsional di lingkungan Divisi P3H Kanwil Kemenkum Lampung. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga guna mendukung keberhasilan program hukum di tingkat daerah.

Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa di Kota Metro belum terdapat Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Kepala divisi mendorong peningkatan kapasitas paralegal serta percepatan proses akreditasi OBH sebagai bentuk komitmen profesional untuk menghadirkan layanan bantuan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Pembahasan juga menyoroti kendala perubahan Peraturan Daerah terkait bantuan hukum yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, dijelaskan pemanfaatan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) sebagai sarana integrasi data layanan bantuan hukum guna meminimalisir duplikasi kewenangan dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

Sebagai tindak lanjut, direncanakan advokasi dan koordinasi lanjutan dengan kementerian terkait serta pelibatan perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanahan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan dan penyesuaian regulasi bantuan hukum agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, seluruh pihak bersepakat menjadikan peningkatan akreditasi OBH, penguatan regulasi bantuan hukum, dan koordinasi lintas lembaga sebagai prioritas utama. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi hukum serta menjamin akses pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat Kota Metro.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/KONTRIBUTOR : YASHIFA)

LAMPUNG_INFO - Kanwil Kemenkum Lampung Melaksanakan Kegiatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan paralegal bersama Pemerintah Kota Metro pada Kamis, 12 Februari 2026, di Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kunjungan terhadap peraih Juara II Peacemaker Justice Award yang diraih Kelurahan Rejomulyo, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat secara damai.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara, yang didampingi oleh penyuluh hukum dan pejabat fungsional di lingkungan Divisi P3H Kanwil Kemenkum Lampung. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro dan Kelurahan Rejomulyo atas sinergi dalam mendukung pembinaan Posbankum. Posbankum ditegaskan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan melalui layanan informasi, konsultasi, dan mediasi hukum di tingkat kelurahan.
Dalam pemaparan materi, disampaikan dasar hukum penyelenggaraan Posbankum, capaian nasional, serta kondisi Posbankum di Provinsi Lampung dan Kota Metro. Seluruh kelurahan di Kota Metro diketahui telah memiliki Posbankum, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan paralegal bersertifikat, optimalisasi fungsi mediasi, serta peningkatan kedisiplinan pelaporan layanan melalui sistem BPHN sebagai bentuk akuntabilitas. Penguatan pelatihan dan sertifikasi paralegal dinilai penting untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan hukum.
Sesi diskusi interaktif membahas pentingnya keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Kota Metro guna mendukung layanan bantuan hukum litigasi. Dijelaskan bahwa OBH merupakan lembaga berbadan hukum yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Meskipun belum terdapat OBH yang beralamat di Kota Metro, lembaga terakreditasi di wilayah Provinsi Lampung tetap dapat memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat setempat.
Pemerintah Kota Metro menyampaikan apresiasi atas pembinaan berkelanjutan yang diberikan Kanwil Kemenkum Lampung kepada para paralegal. Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi pembina hukum dinilai berkontribusi nyata terhadap penguatan peran masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum. Kelurahan Rejomulyo juga terus mengedepankan sosialisasi dan edukasi hukum sebagai langkah preventif terhadap berbagai persoalan hukum di masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah paralegal, mengoptimalkan fungsi Posbankum, serta mendorong terbentuknya OBH terakreditasi di Kota Metro. Penyerahan buku administrasi Keluarga Sadar Hukum menjadi simbol penguatan tertib administrasi dan program sadar hukum di Kelurahan Rejomulyo, guna mewujudkan pelayanan hukum yang akuntabel dan berkelanjutan bagi masyarakat.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/KONTRIBUTOR : YASHIFA)