Jakarta, 4 Juli 2025 – Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar Pembukaan Rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) tingkat pusat dan wilayah periode 2025–2026, serta pelaksanaan Pertandingan Tenis Lapangan “Pengayoman CUP”, pada Jumat pagi, pukul 08.00 WIB di Lapangan Upacara BPSDM Hukum, Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung melalui platform Zoom untuk diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum di daerah. Salah satu yang turut serta secara virtual adalah Kementerian Hukum Wilayah Lampung, yang menunjukkan partisipasi aktif dalam menyukseskan rangkaian peringatan hari besar internal kementerian tersebut.

Adapun perwakilan dari Kementerian Hukum Lampung yang mengikuti kegiatan ini adalah Kepala Kantor Wilayah, Bapak Santosa, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ibu Laila Yunara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bapak Benny Daryono, serta Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Sari Mesfrianti.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Bapak Nico Afinta, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman ke-80 merupakan momentum reflektif untuk memperkuat dedikasi, integritas, serta soliditas antarpegawai. “Kita ingin menciptakan ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing, baik secara profesional maupun dalam kegiatan olahraga yang mempererat kekeluargaan,” ujar Nico.

Rangkaian acara ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan susunan kepengurusan baru Persatuan Olahraga Pengayoman periode 2025–2026. Dengan dikukuhkannya pengurus baru POP di tingkat pusat dan wilayah, diharapkan semangat pembinaan jasmani dan mental pegawai terus tumbuh dan terjaga di lingkungan Kementerian Hukum.

Partisipasi aktif dari wilayah, termasuk Lampung, menjadi bukti nyata kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendukung program internal kementerian. Kegiatan seperti ini tidak hanya memperingati sejarah pengabdian institusi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, loyalitas, dan semangat untuk terus maju bersama.

(Kanwil Kemenkum Lampung/AH)

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung menyelenggarakan rapat evaluasi peraturan daerah. Rapat ini berfokus pada analisis dan evaluasi (ANEV) hukum, khususnya terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Lampung.

Bertempat di ruang Akuntabilitas Kanwil Kemenkum Lampung, rapat ini diadakan secara daring melalui zoom meeting. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta dihadiri oleh Kepala Bidang Bina JF Analis Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Biro Hukum dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung, JFT Analis Hukum, JFT Analis Kebijakan, dan CPNS Analis Hukum.

Diawali dengan sambutan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara. Beliau menekankan pentingnya pelaksanaan analisis dan evaluasi (ANEV) hukum, terutama dalam konteks LP2B di daerah. Rapat ini bertujuan mengidentifikasi tumpang tindih, kekosongan hukum, dan hambatan regulatif dalam produk hukum daerah (Perda), terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan penggunaan lahan. Hasil ANEV ini diharapkan menjadi rekomendasi strategis untuk dibahas lebih lanjut.

Dalam rapat tersebut, Bapak Apri Listiyanto selaku Kepala Bidang Bina JF Analis Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, memaparkan urgensi ANEV Peraturan Perundang-undangan (PUU) dengan pendekatan metodologis yang komprehensif. Pendekatan yang dijelaskan mencakup Regulatory Impact Assessment (RIA), metode Regulatory Objectives, Compliance Costs, Impact on People, and Implementation (ROCCIPI), dan model evaluasi Bappenas (6 dimensi) dengan indikator dan variabel ilmiah. BPHN juga menggunakan metode 6 Dimensi yang dikembangkan sendiri, meliputi dimensi nilai Pancasila, ketepatan kewenangan, kejelasan rumusan, kesesuaian bidang hukum, efektivitas pelaksanaan, dan potensi disharmoni vertikal/horizontal antar regulasi. Beliau juga mengajak pemerintah daerah untuk mereview Perda yang sudah tidak relevan atau bersifat "zombie regulation" dengan merujuk pada hukum terbaru dan memperhatikan politik hukum yang berkembang.

Sesi diskusi berlangsung interaktif, dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta, termasuk perwakilan Kanwil Kemenkum Lampung. Isu-isu yang dibahas antara lain Perda tentang rokok dan sanksi pidana yang dinilai tidak memiliki dasar hukum jelas, dampak perubahan kebijakan pusat seperti pencabutan peraturan oleh Peraturan Presiden (Perpres) baru dan Surat Edaran Kementerian, serta tantangan dalam penyusunan perda akibat kapasitas anggota DPRD yang belum merata. Selain itu, masalah sinkronisasi antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan LP2B, serta ketidaksesuaian peta wilayah juga menjadi perhatian. Usulan agar LP2B menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena menyangkut lahan juga disampaikan.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya mendukung penataan regulasi nasional, melibatkan Biro Hukum dan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Lampung dalam forum ini menunjukkan komitmen dalam mendukung terciptanya regulasi daerah yang lebih harmonis dan efektif.

Acara ditutup oleh Bapak Doni selaku moderator, yang mengapresiasi partisipasi aktif peserta dan menyebut rapat berlangsung secara interaktif dan produktif. Bapak Apri menegaskan pentingnya kehadiran dan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk mendukung penataan regulasi nasional secara efektif. Kanwil Kemenkum Lampung berharap hasil evaluasi ini dapat berkontribusi pada perbaikan regulasi daerah, khususnya terkait LP2B, demi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung dan mendukung program Swasembada Pangan.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/asd)

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengadakan kegiatan harmonisasi dan pemantapan konsepsi untuk Rancangan Peraturan  Daerah (Raperda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Kegiatan harmonisasi tersebut diadakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada pukul 11:30 WIB. Rabu, (2 Juli 2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kelompok Kerja Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.

Kegiatan harmonisasi dan pemantapan konsepsi untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dibuka secara daring melalui zoom meeting oleh Kepala Divisi Perancangan Perudang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Laila Yunara. proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung berkaitan dengan teknik penulisan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana teknik penyusunan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dikarenakan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari tahapan Perencanaan, Penyusunan, pengharmonisasian dan pembahasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan lainya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan umum oleh pemprakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 oleh Kepala BAPPERIDA Kabupaten Tulang Bawang Barat, Andri Purnomo. Penyusunan Ranperda RPJMD ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen RPJMD memuat sasaran strategis, program prioritas, indikator kinerja daerah, serta kerangka pendanaan pembangunan yang akan dijalankan oleh perangkat daerah.

Pembahasan Pengharmonisasian dan Pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029  disampaikan oleh pembahas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Muhammad Ali Badary, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.

Dikatakan bahwa Pembahasan Harmonisasi Ranperda ini juga menjadi momen penting dalam menyelaraskan target Pembangunan daerah dengan kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sehingga penting bagi seluruh Ranperda yang akan disahkan oleh Pemerintah Daerah wajib diharmonisasi bersama oleh Kementerian Hukum, sehingga produk hukum daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan disusunnya Ranperda RPJMD ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat berjalan terarah, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/asd)

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam rangka mensosialisasikan tata kelola dan layanan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Rabu, (02 Juli 2025).

Bertempat di ruang Akuntabilitas Kanwil Kemenkum Lampung, Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Pidana Ditjen AHU, Taufiqurrakhman ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Umum, Benny Daryono dan didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Arlisa Noviriantono beserta jajaran secara virtual melalui Zoom.

Pada kegiatan ini Kepala Sub Direktorat PPNS Ditjen AHU Donny Anggoro selaku narasumber kegiatan menyampaikan penjelasan terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terutama yang berada di lingkungan Kemenkum.

Dalam pemaparan disampaikan beberapa penjelasan terkait Legalitas PPNS, mulai dari data sebaran PPNS di berbagai Kementerian/Lembaga saat ini, legalitas PPNS berdasarkan Permenkumham No. 5 Tahun 2016 yang mengatur pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS, hingga aturan mengenai Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS (KTP PPNS).

Donny Anggoro juga menyampaikan terkait Rancangan perubahan Permenkumham No. 5 Tahun 2016. Rancangan perubahan ini didasarkan beberapa hal salah satu urgensinya yaitu karena adanya Perubahan nomenklatur dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum RI khusunya Kanwil Kemenkum Lampung semakin memahami regulasi dan peran strategis PPNS dalam penegakan hukum administratif. Selain itu, diharapkan Rakor ini dapat menjawab kebutuhan tata kelola yang lebih adaptif dan akuntabel, sehingga kinerja PPNS ke depan semakin optimal dan profesional sesuai perkembangan zaman dan dinamika kelembagaan.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara Ke-79 di Lapangan Upacara Polda Lampung.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika, SH., SIK., M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam sambutannya Kapolda menyampaikan dukungan Polri dalam menjalankan program program Pemerintah, memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dan sekaligus sebagai sarana meningkatkan kepedulian kebersamaan dan sinergitas

Tahun ini Polri mengusung tema 'Polri Untuk Masyarakat'. Dengan tema ini menjadi Pengingat bahwa Jajaran Polri memiliki peran penting untuk masyarakat.
Dihari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, Polda Lampung menegaskan komitmennya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar Provinsi Lampung tetap kondusif.

Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-79 ini, Kapolda Lampung berharap jajaran Kepolisian di wilayah Provinsi Lampung semakin Profesional, Humanis

Turut hadir dalam acara tersebut, para Forkopimda Lampung, Danrem 043/Gatam, Gubernur Lampung dalam giat ini diwakili oleh Asisten II Provinsi Lampung, Wakil ketua PWNU, Ketua Muhammadiyah Provinsi lampung, ketua FKUB Provinsi lampung, para Rektor Perguruan Tinggi, Ketua Bhayangkari beserta pengurus pejabat pimpinan Instansi Vertikal, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama, unsur akademisi dan lainnya.