Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung berhasil meraih Predikat Terbaik III Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2025 dalam ajang Penganugrahan Legislasi Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkum Lampung dalam mendukung peningkatan kualitas pembentukan peraturan di daerah.

Kegiatan penganugerahan dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Agenda ini menjadi bagian penting dari upaya penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta implementasi kebijakan terbaru di bidang peraturan perundang-undangan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra kepada Plt. Kakanwil Kemenkum Lampung, Benny Daryono dan didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Laila Yunara, dalam rangkaian kegiatan Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2025 tersebut, Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan berhasil meraih predikat Terbaik I, disusul Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Timur sebagai Terbaik II, dan Kanwil Kemenkum Lampung menempati posisi Terbaik III. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja dan kontribusi nyata dalam pengharmonisasian dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Penghargaan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Lampung dalam menjalankan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi prinsip pembentukan hukum yang baik.

Ke depan, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Kanwil Kemenkum Lampung untuk terus meningkatkan kualitas layanan legislasi daerah, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.

(Humas Kemenkum Lampung/asd/Kontributor Hafid)

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung menghadiri kegiatan SE–IA Sharing Session Seputar Isu Aktual Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) M. Zuhri beserta para pejabat fungsional Kanwil Kemenkum Lampung, sebagai upaya memperkuat peran Posbankum dalam memberikan akses keadilan di masyarakat. , Jumat (19/12/2025).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Strategi Kades/Lurah dalam Mencegah Konflik dalam Kerangka KUHP Baru” dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas para penggerak Posbankum dalam menghadapi isu-isu aktual di desa dan kelurahan. Melalui forum ini, peserta dibekali wawasan tentang penerapan hukum pidana modern berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SE–IA Sharing Session ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi para penyuluh hukum, pemberi bantuan hukum, paralegal, kepala desa/lurah, serta alumni Paralegal Justice Award sebagai penggerak Posbankum. Mereka diposisikan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan, dan penyelesaian persoalan hukum masyarakat secara humanis dan solutif.

Narasumber pertama, Leny Ferina Andrianita, memaparkan strategi kepala desa dan lurah dalam mencegah konflik sosial seperti gangguan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kebisingan, dan tawuran, dengan pendekatan hukum pidana modern. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam deteksi dini, mediasi, serta kolaborasi lintas sektor agar potensi konflik dapat dikelola sebelum berkembang.

Sementara itu, narasumber kedua, M. Adenan Kesuma, S.E., NL.P., Lurah Sumber Agung, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Provinsi Sumatera Selatan, berbagi pengalaman praktik terbaik dalam mengelola Posbankum di wilayahnya. Ia menjelaskan bagaimana sinergi antara aparatur kelurahan, paralegal, dan masyarakat mampu menciptakan suasana kondusif serta meningkatkan kesadaran hukum warga.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Lampung berharap kapasitas para penggerak Posbankum semakin meningkat sehingga mampu berperan efektif dalam mencegah konflik dan memperluas akses keadilan di tingkat desa dan kelurahan. Ke depan, sinergi antara BPHN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat guna mendukung implementasi KUHP baru di tengah masyarakat.

(Humas Kemenkum Lampung/asd)

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 dengan tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen dalam menumbuhkan semangat cinta tanah air dan kesadaran bela negara di lingkungan aparatur pemerintah. Jumat, (19/12/2025).

Kali ini, upacara yang berlangsung di halaman Kanwil Kementerian Hukum Lampung dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Lampung, Jalu Yuswa Panjang, selaku inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum Lampung serta dihadiri jajaran Kementerian HAM dan Kementerian IMIPAS Lampung yang turut bergabung dalam peringatan Hari Bela Negara ke-77.

Dalam upacara tersebut, inspektur upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden menegaskan bahwa peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada 19 Desember 1948, yang menjadi bukti bahwa semangat bela negara mampu menjaga keutuhan dan keberlangsungan Republik Indonesia di tengah ancaman agresi militer.

Presiden juga menyoroti kondisi bangsa saat ini yang menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga ancaman nonkonvensional seperti perang siber, radikalisme, dan bencana alam. Dalam amanatnya disampaikan bahwa bela negara tidak lagi dimaknai secara sempit, melainkan sebagai kesiapsiagaan kolektif seluruh warga negara dalam menghadapi dinamika zaman.

Terkait kondisi kebencanaan, Presiden secara khusus menyinggung wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah menghadapi ujian bencana alam. Dalam amanatnya disampaikan, “Dari Aceh, kita belajar tentang keteguhan sebuah wilayah yang sejak masa kerajaan hingga revolusi kemerdekaan menjadi benteng pertahanan Nusantara dan penopang perjuangan Republik.”

Lebih lanjut Presiden menyampaikan, “Dari Sumatera Utara, kita mengenang semangat juang rakyat Medan Area yang menjadi pusat perlawanan terhadap agresi Belanda, serta dari Sumatera Barat, khususnya Bukittinggi, lahir PDRI sebagai penyelamat republik pada masa paling kritis. Tanpa Aceh, tanpa Sumatera Utara, dan tanpa Sumatera Barat, sejarah bela negara tidak akan lengkap.”

Melalui pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 ini, diharapkan seluruh pegawai dan jajaran Kementerian yang hadir semakin memperkuat semangat persatuan, kepedulian sosial, serta peran aktif dalam menjaga ketahanan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, demi mewujudkan Indonesia yang kuat, maju, dan mampu menghadapi setiap tantangan di masa mendatang.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Adil Jaya Negara, Analis Kekayaan Intelektual Muda, menerima penghargaan sebagai Pegawai Berprestasi atas keberhasilannya menggagas dan menerapkan Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal (SAKILA), sebuah inovasi yang merevolusi proses permohonan Kekayaan Intelektual (KI) Komunal di Kanwil Kemenkum Lampung. Kamis, (18 Desember 2025)

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Adil Jaya Negara dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kekayaan intelektual. Melalui SAKILA, proses pengajuan KI Komunal yang sebelumnya memerlukan waktu dan tahapan administratif yang panjang kini menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.

SAKILA dirancang sebagai solusi digital yang mampu memfasilitasi inventarisasi, pendataan, hingga pemantauan permohonan KI Komunal secara sistematis. Inovasi ini tidak hanya mempercepat alur pelayanan, tetapi juga meningkatkan akurasi data serta transparansi proses, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi pemohon.

Keberhasilan penerapan SAKILA turut berdampak signifikan terhadap meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi potensi kekayaan intelektual komunal di Provinsi Lampung. Berbagai potensi budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional kini dapat didaftarkan dengan lebih mudah dan efisien.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Benny Daryono menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kreativitas, dan semangat inovasi yang ditunjukkan oleh Adil Jaya Negara. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, khususnya dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Lampung dalam mendorong transformasi digital dan inovasi berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Jakarta — Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum resmi ditutup. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung ikuti sesi Refleksi Akhir Tahun, yang menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program dan kinerja Kementerian Hukum selama tahun 2025, sekaligus penguatan komitmen menyongsong tahun 2026. Kamis, (18 Desember 2025).

Bertempat di Grand Ballroom Magnolia, Grand Mercure Hotel, Jakarta kegiatan ini dihadiri oleh seluruh peserta dari unit pusat dan kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Hadir langsung dalam acara penutupan Plt. Kepala Kantor Wilayah, Benny Daryono; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati; Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yanvaldi Yanuar serta jajaran Kanwil Kemenkum Lampung.

Kegiatan acara refleksi diawali dengan laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi selama empat hari yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Dalam laporannya, Sekjen menyampaikan bahwa rangkaian Rakor telah berjalan dengan baik dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, mengevaluasi capaian kinerja, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada hasil.

Dilanjutkan sambutan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, beliau menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Menteri memberikan apresiasi atas kinerja yang dinilai sangat baik sepanjang tahun 2025, yang menurutnya merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh unit kerja.

“Capaian kinerja Kementerian Hukum sepanjang tahun 2025 merupakan buah dari kerja bersama seluruh jajaran, baik pusat maupun wilayah. Apresiasi ini menjadi penguat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Supratman.

Supratman juga mengatakan Saat ini, Kemenkum tengah melakukan transformasi digital seluruh pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya sekadar mengubah kultur birokrat, tetapi berimplikasi pada pola pikir ASN dan masyarakat pengguna layanan.

Ia mengungkapkan bahwa Kemenkum siap meluncurkan Super Apps yang akan membuat layanan hukum makin mudah. Supratman berharap Super Apps ini dapat berfungsi dengan baik, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan tepat sasaran.

“Super Apps akan mempercepat dan mempermudah layanan hukum bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan kepastian layanan, mendukung transformasi digital, serta mengurangi duplikasi aplikasi di masing-masing unit kerja eselon I,” ucapnya.

Dalam acara ini juga dilaksanakan pemberian Penghargaan yaitu Penghargaan dan Apresiasi K/L/D atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum, Capaian Kinerja Terbaik pada Kanwil, serta Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi.

Pada kesempatan itu Adil Jaya Negara, Analis Kekayaan Intelektual Muda Kanwil Kemenkum Lampung menerima penghargaan pegawai berprestasi yang diberikan langsung oleh Menteri Hukum atas keberhasilan menggagas dan menerapkan Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual Komuna (SAKILA) yang merevolusi proses permohonan KI Komunal dan meningkatkan kemudahan permohonan KI pada Kanwil Kemenkum lampung.

Sesi Refleksi Akhir Tahun ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum, sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak.

Serta melalui kegiatan Refleksi Akhir Tahun ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, khususnya Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, semakin memperkuat komitmen untuk meningkatkan kinerja, mempercepat transformasi digital layanan hukum, serta menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)