LAMPUNG_INFO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Santosa, lantik dan ambil sumpah jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Periode Tahun 2025 – 2028 di wilayah Provinsi Lampung dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2024 – 2027. Selasa, (10 Juni 2025).

Berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Lampung, sebanyak 45 Anggota MPDN di wilayah Provinsi Lampung dari unsur pemerintah, akademisi, dan notaris serta Pergantian Antar Waktu Anggota MPDN Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 Orang dilantik dan diambil sumpahnya.

Dalam sambutannya Kakanwil Santosa mejelaskan bahwa Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan hari ini bukanlah sekedar seremonial belaka, tetapi merupakan amanah negara yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

“Saya berharap, Majelis Pengawas Daerah yang baru dapat segera menjalankan tugasnya dengan baik, melakukan pengawasan yang objektif dan konstruktif, serta menjadi mitra yang strategis bagi notaris dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi ini.” Ucap Kakawil Santosa

“kepada para anggota MPD yang baru dilantik, saya ucapkan selamat bertugas. Semoga saudara-saudara dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dunia kenotariatan dan tegaknya kepastian hukum di Provinsi Lampung” tutupnya.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada empat atlet sepak bola wanita melalui mekanisme naturalisasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, yang didampingi oleh Plh. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU (Ditjen AHU), Hantor Situmorang, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

Empat atlet tersebut adalah pertama Emily Julia Frederica Nahon memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang neneknya lahir di Bogor, Jawa Barat, bek ptengah yang berkarir pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19 ADO Den Haag (Level 1 Belanda) dan kerap kali bermain di Tim Senior. Atlet kedua naturalisasi selanjutnya Felicia Victoria de Zeeuw, memiliki garis keturunan Indonesia yakni nenek dari ibunya lahir di Jakarta, gelandang serang handal yang sebelumnya berkarir pada musim 2021/2022 dipromosikan ke Tim U-16, dan pada musim 2022/2023 pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19, dan pada musim 2024/2025 bermain dengan Tim Senior ADO Den Haag (Level 1 Belanda) kembali lagi dipromosikan ke Tim U-17.

Ketiga, Iris Joska de Rouw yang akan diandalkan sebagai kiper Timnas sepakbola wanita yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, sebelumnya menghabiskan 3 musim di tim Youth Sparta Rotterdam (2019 - 2022) dan saat ini dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam. Terakhir yakni Isa Guusje Warps memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Padang, Sumatera Barat, sebagai penyerang andalan sayap kanan yang sebelumnya berkarir di Klub asal Belgia yaitu KRC Genk Ladies (Level 1 Belgia) dan bergabung dengan Tim Senior sampai akhir musim 2023/2024, dan saat musim 2024/2025 ia kembali berlabuh ke Tim asal Belanda yaitu NAC Breda (Level 1 Belanda).

Widodo dalam sambutannya menegaskan, bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata.
"Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia," ujar Widodo.

Naturalisasi Atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Ditjen AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait. Serta partisipasi semua pihak, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Intelijen Negara dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Bertambahnya 4 pesepakbola wanita dalam skuad Tim Nasional Indonesia Putri bukan merupakan hal yang baru dikarenakan sebelumnya di tahun 2024, Pemerintah juga sudah melakukan naturalisasi terhadap 2 pesepakbola wanita yaitu Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu yang diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Beberapa agenda yang menjadi agenda jangka panjang untuk Timnas Putri adalah dapat mencapai target ranking 50 besar FIFA (10 besar Asia), lolos di setiap putaran final AFC Women Asian Cup dan lolos ke FIFA Women World Cup 2035. Hal ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

Widodo menambahkan, bahwa kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih.

Widodo juga menegaskan, komitmennya untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional.

“Menteri Hukum sudah memberi arahan untuk mendukung dan mempercepat semua proses naturalisasi yang memiliki kepentingan prestasi nasional dan kebanggaan bangsa, tentu dengan ketentuan peraturan peundang-undangan di bidang kewarganegaraan” ujarnya

Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

LAMPUNG_INFO - Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum  Lampung menggelar kegiatan penyembelihan hewan Kurban. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk aktualisasi nilai keagamaan dan sosial yang terus dijaga oleh Kemenkum Lampung dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Jumat, (05/06/2025).

Acara ini berlangsung di halaman belakang kantor wilayah dengan dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Arlisa Noviriantono dan seluruh pegawai yang tergabung dalam panitia Kurban. 

Pada kesempatan ini, panitia Kurban menyembelih dua ekor sapi dan tiga ekor kambing. Proses penyembelihan dan pemotongan berlangsung sesuai dengan syariat Islam serta memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan. Setelah pemotongan, daging Kurban dikemas dalam bentuk paket yang siap untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pembagian daging Kurban dilakukan secara tertib dengan sistem kupon yang telah dibagikan sehari sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembagian daging Kurban berlangsung adil dan tepat sasaran. Masyarakat yang menerima kupon datang ke lokasi pembagian untuk mengambil paket daging yang telah disiapkan oleh panitia.

Mewakili Kakanwil Santosa, Kabag Tum Sari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi Kemenkum Lampung kepada masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa perayaan Idul Adha bukan hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas dan empati terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Senada dengan Sari, Kabid AHU Arlisa  juga menambahkan bahwa acara ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pegawai Kemenkum Lampung dan masyarakat setempat. 

Dengan terlaksananya kegiatan pemotongan hewan Kurban ini, Kanwil Kemenkum Lampung berharap dapat terus menjalankan amanah sosial dan keagamaan, serta berperan aktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memperkuat nilai keagamaan, tetapi juga menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menghadirkan 5.008 pos bantuan hukum (Posbankum) yang tersebar di desa/kelurahan seluruh Indonesia. Kehadiran Posbankum ini akan memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan konsultasi hukum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk masyarakat tidak mampu, memiliki akses yang sama terhadap pendampingan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan Kemenkum adalah pembentukan Posbankum.

“Posbankum merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi dan konsultasi, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, dan rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum ataupun pro bono. Posbankum di desa dan kelurahan menjadi solusi strategis menuju akses keadilan,” kata Supratman dalam acara peluncuran Posbankum di gedung Kemenkum, Kamis (5/6/2025).

Menteri Supratman menyebutkan pembentukan Posbankum telah dimulai sejak awal tahun 2025 dengan target sebanyak 7.000 Posbankum. Layanan ini didukung oleh paralegal yang berasal dari Kelompok Keluarga/Komunitas Sadar Hukum (Kelompok Kadarkum) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan paralegal oleh Kemenkum.

Selain itu, Posbankum juga didukung oleh Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai yang telah mengikuti dan lulus peacemaker training yang diselenggarakan oleh Kemenkum pula. Sehingga, permasalahan hukum di tingkat desa bisa diselesaikan pada tingkat desa atau kelurahan.

“Paralegal, kepala desa, dan lurah yang mendukung Posbankum telah lulus pelatihan sehingga memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Ini merupakan upaya kami untuk mewujudkan pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat sehingga semua warga masyarakat dapat memperoleh akses keadilan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebetulnya Kemenkum telah memiliki program bantuan hukum gratis melalui organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) terakreditasi. Dalam periode 2025-2027, sebanyak 777 PBH telah lulus akreditasi. Namun, jumlah ini masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pendampingan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tergolong miskin.

Untuk itu, Kemenkum mengambil pendekatan yang berpusat pada masyarakat (People-centered Justice) dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk Posbankum. Lingkup pelibatan masyarakat ini mencakup adanya alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, serta inisiatif masyarakat lainnya dalam upaya pemberdayaan hukum.

“Keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya berperan sebagai titik layanan informasi dan konsultasi hukum, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan dan bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat desa/kelurahan dapat memahami hak dan kewajibannya, memiliki tempat menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi perdamaian, dan juga rujukan advokat jikalau dibutuhkan tindak lanjut untuk layanan bantuan hukum litigasi,” jelasnya.

Untuk menemukan Posbankum terdekat, masyarakat dapat mencari melalui situs pencarian Google dengan mengetik “Posbankum Desa/Kelurahan (Nama Lokasi)”. Masyarakat juga dapat mencari melalui aplikasi Google Maps dengan menuliskan “Posbankum diikuti nama Desa/Kelurahan”. Di samping itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi di kantor desa dan kantor lurah setempat.

Menteri Supratman juga mengajak para paralegal, juru damai, serta Posbankum untuk mengedukasi masyarakat tentang pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah 70ribu-an koperasi desa/kelurahan yang melakukan pemesanan nama. Sekitar 6ribu dari jumlah tersebut telah mendapatkan pengesahan badan hukum, dari target 80.000 Koperasi Merah Putih.

“Saya mengingatkan program Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Koperasi Merah Putih. Saya berharap teman-teman yang mengikuti pelatihan paralegal maupun juru damai ini bisa menjadi atensi. Saya mohon kepada teman-teman kantor wilayah Kemenkum untuk bisa melakukan pendampingan, permudah untuk melakukan proses itu dan bantu bekerja sama dengan Ikatan Notaris di daerah untuk bisa mempercepat proses tersebut,” pinta Supratman.

Dalam acara peluncuran Posbankum ini, Kemenkum juga meluncurkan Portal Informasi Bantuan Hukum yang berisi Aplikasi Ruang Paralegal (Apregal), Aplikasi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Aplikasi Sidbankum, Aplikasi Literasi Hukum, dan Aplikasi Penyuluhan Hukum.

Di momen yang sama, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian Hukum dengan Mahkamah Agung tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peacemaker Justice Award 2025; Kemenkum dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum; Kemenkum dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desa; serta Kemenkum dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembinaan Hukum Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kalianda - Bertempat di Grand Elty Krakatoa Resort Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, hari Kamis 5 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Rapat dipimpin secara Virtual oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Lampung Dr. Laila Yunara, S.H.,M.H. dan dihadiri oleh PLh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Runag Kabupaten Lampung Selatan, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung selatan, Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan,Tim Penyusun Raperda Konsultan CV Wirawan, dan Perancang Peraturan Perundang undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.

Diawal disampaikan gambaran umum mengenai urgensi disusunnya Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah oleh Bapak Adolf Chepi Bahuga, S.T. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan. Dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. oleh Bapak Achmad Herry Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pemrakarsa.

Ranperda Penyelenggaraan Jalan Daerah merupakan Regulasi karena menyangkut dengan sistem transportasi di daerah yang mempunyai peranan penting dalam mendukung ekonomi,sosial dan budaya serta lingkungan untuk membentuk struktur ruang dalam mewujudkan sasaran pembangunan Daerah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan dandan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,dinamis dan berkeadilan. Kadiv Laila juga menyampaikan agar Ranperda ini dapat lebih dicermati dalam hal pemantapan konsep baik dari segi teknik dan substansi materi muatan atas draf Ranperda ini. sehingga muatan norma yang diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Diakhir rapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi disepakati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dikembalikan dan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang secara hierarki yang lebih tinggi.

bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kabupaten Lampung Selatan secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya. Tutup Ali Badary selaku Perancang Ahli Madya.