LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menjalin sinergi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata berbasis hukum, budaya, dan kekayaan intelektual. Langkah awal kerja sama ini ditandai dengan pertemuan koordinasi yang digelar di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Kamis, (08/05/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Lampung, Yanvaldi Yanuar, didampingi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Adil Jaya Negara beserta jajaran. Keduanya diterima oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Dendy Mashuri serta Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Desti. Agenda ini menjadi ajang diskusi awal untuk menyelaraskan program dan kebijakan kedua lembaga.

Koordinasi strategis ini dilakukan sebagai respons terhadap pentingnya penguatan nilai tambah sektor pariwisata melalui perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual lokal, seperti indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, serta merek-merek daerah. Seluruh elemen tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong daya saing destinasi wisata Lampung di tengah kompetisi global.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap unsur budaya dan potensi lokal yang menjadi daya tarik wisata memiliki perlindungan hukum yang memadai. Kolaborasi ini adalah salah satu bentuk nyata upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan aset hukum dan budaya," ujar Yanvaldi Yanuar. Ia juga menambahkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya soal legalitas, tetapi juga strategi pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal serta bernilai ekonomis.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Dendy Mashuri, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, kerja sama ini akan memperkuat identitas budaya Lampung dalam peta pariwisata nasional maupun internasional. "Dengan adanya perlindungan hukum, kita bisa lebih percaya diri dalam mempromosikan potensi Lampung ke berbagai level. Ini akan menjadi pondasi penting bagi pengembangan destinasi wisata unggulan yang otentik dan terlindungi," katanya.

Dalam waktu dekat, kedua instansi berkomitmen untuk menindaklanjuti koordinasi ini melalui pembentukan tim teknis dan penyusunan peta jalan program bersama. Rencana tersebut mencakup pendataan potensi kekayaan intelektual di sektor pariwisata serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dan masyarakat lokal melalui pelatihan dan asistensi hukum.

Melalui pendekatan lintas sektor ini, diharapkan terbangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya menarik secara visual dan budaya, tetapi juga kuat secara hukum. Kemenkum Lampung dan Dinas Pariwisata menilai bahwa perlindungan kekayaan intelektual adalah kunci dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di era modern.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO — Sebanyak sepuluh Notaris Pengganti resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Santosa, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Pelantikan ini dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan sementara akibat cuti yang diajukan oleh sejumlah notaris di wilayah Lampung. Kamis, (08/05/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis guna menjaga kesinambungan pelayanan kenotariatan kepada masyarakat. Kakanwil Santosa dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan Notaris Pengganti bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung tanggung jawab hukum dan etika yang tinggi. "Notaris Pengganti diangkat bukan sekadar menggantikan posisi, tetapi juga menjaga integritas, profesionalitas, dan kehormatan jabatan," ujarnya.

Adapun sepuluh Notaris Pengganti yang dilantik adalah Akhmadi Dachlan, Anika Febriyanti, Intan Avita Sari, Dea Friska Rusdara, Hariyo Widodo, Nurlaila, Tony Azhari, Rudi Hartono, Apasra Dhewayani, dan Achmad Kardiansyah. Mereka menggantikan notaris yang sedang mengambil cuti, dan akan bertugas di wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, serta Kabupaten Pesawaran.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Benny Daryono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Laila Yunara beserta para pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah, Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Lampung, serta para undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Kakanwil Santosa menekankan agar para Notaris Pengganti yang telah dilantik senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ia juga meminta agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara adil, profesional, dan tanpa penyimpangan.

Pelantikan ini merupakan komitmen Kanwil Kemenkum Lampung dalam memastikan pelayanan hukum tetap berjalan optimal, meski pejabat definitif sedang tidak bertugas. Dengan hadirnya Notaris Pengganti, roda pelayanan publik dalam bidang kenotariatan diharapkan tetap berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan.

Sebagai penutup, Kakanwil Santosa menyampaikan harapannya agar seluruh Notaris Pengganti dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta menjaga nama baik profesi demi mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Lampung.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Batam — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani konsisten menyampaikan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai platform, salah satunya media elektronik dan media sosial milik RRI Batam dalam dialog khusus bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Batam, Rabu (7/5).

”Kami sudah mendeklarasikan diri sebagai Kampus Pengayoman Pancasila yang telah di resmikan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas pada 20 Februari 2025 lalu. Hal ini yang menjadi penguat kami untuk menyukseskan Asta Cita Presiden terutama dalam memperkokoh Ideologi Pancasila,” tegasnya dari ruangan on air.

Program-program yang diterapkan di BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila membentuk karakter ASN hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sehari-hari.

”Kita masukan dalam pendidikan dan pelatihan kurikulum mengenai nilai-nilai pancasila. Hal ini dalam rangka mengingatkan kembali pada peserta didik dan peserta pelatihan mengenai pentingnya Pancasila sebagai Way of Lifenya Bangsa Indonesia,” tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan akan terus bekerjasama dengan BPIP untuk fokus memberikan pelatihan nilai-nilai Pancasila kepada para dosen dan widyaiswara. Selanjutnya ilmu yang telah didapatkan dapat diteruskan kepada anak didiknya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Gusti Ayu juga menyebutkan peran media online dan media sosial menjadi media untuk menyebarluaskan pesan-pesan pencasila lebih luas lagi. Kampanye publik melalui banner-banner yang tersebar dari 5 Zona sesuai dengan jumlah pancasila, Gusti Ayu berharap hal ini dapat menjadi upaya pengingat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila hingga ke butir-butirnya agar setiap ASN yang melihat dapat memahami secara utuh.

”Semoga program-program atau kegiatan yang kita lakukan di BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila merupakan tugas besar Kementerian Hukum sebagai Pelaksana penyelenggara program pengembangan SDM di Bidang Hukum, tidak hanya di Kementerian Hukum. Namun kami juga bertanggung jawab kepada ASN yang ada di Kementerian Lembaga yang bergerak di bidang hukum,” pungkasnya.

Untuk itu Kepala BPSDM Hukum mengajak untuk mulai menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah dan pemikiran sebagai ASN dalam mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045.

Antusiasme para pendengar dari RRI Batam juga terlihat dari puluhan komentar yang masuk dan ratusan pengguna yang menyaksikan melalui kanal Youtube RRI Batam.

LAMPUNG_INFO – Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung ikuti desk evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Internal. Rabu, (07/05/2025).

Evaluasi yang dilaksanakan oleh TPI dari Inspektorat Wilayah II ini merupakan bagian dari agenda nasional yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pembangunan Zona Integritas telah diimplementasikan secara nyata dan berdampak pada pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Lampung.

Dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Santosa dan para Pimti Kanwil Kemenkum Lampung, Kakanwil Santosa beserta Tim Pokja kemudian memperkenalkan diri dan menayangkan video profil satuan kerja, dan dilanjutkan dengan melakukan paparan mengenai capaian pembangunan Zona Integritas di Kanwil Lampung oleh Ketua Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum Lampung, Sari Mesfriati.

Melalui kegiatan ini, Kakanwil Santosa menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan siap menuju WBK dengan semangat perubahan dan pelayanan yang lebih baik untuk Masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan menjadi momentum evaluatif dan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi dan mengantarkan meraih predikat WBK, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kanwil Kemenkum Lampung.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Bandar Lampung - Ditahun 2025 sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI. DJKI memberikan prioritas dan kemudahan bagi UMKM dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI), seperti merek, desain industri, dan paten. Hal ini bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual UMKM, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai langkah dalam mendukung dan melakukan pembinaan kepada para pengusaha UMKM, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang, Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL mengunjungi UMKM House Tapis Citra dan Batik Deandra di Kota Bandar Lampung, Selasa 6 April 2025.

House Tapis Citra sendiri merupakan UMKM yang memproduksi berbagai kerajinan berbahan dasar kain tapis Lampung sedangkan Batik Deandra adalah UMKM yang memproduksi kain batik dengan mengedepankan konsep limited edition.

Didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Yanvaldi Yanuar, Sri Lastami berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM, menggali informasi tentang produk-produk unggulan mereka, serta memberikan arahan terkait pendaftaran paten.

Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang juga memuji produk kain tapis dan Batik buatan UMKM di Provinsi Lampung serta mengapresiasi House Tapis Citra yang telah mencatatkan mereknya. Pemanfaatan merek itu sendiri termasuk sebagai bentuk pelindungan kekayaan intelektual dan berpotensi untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Sri Lastami berharap dapat memberikan manfaat yang nyata bagi UMKM di Lampung dan mendorong mereka untuk terus berkembang dan berinovasi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap sentra UMKM, beliau juga membeli produk kain tapis dan juga batik.