LAMPUNG_INFO – Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Lampung menindaklanjuti permohonan penyidik kepolisian dengan melakukan klarifikasi terhadap sembilan notaris. Kegiatan ini berlangsung di ruang Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait sejumlah dokumen yang disusun oleh para notaris yang bersangkutan. Selasa, (04/02/2025).

Proses klarifikasi dibuka oleh Wakil Ketua MKNW Lampung, Zul April, dan dihadiri oleh jajaran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Lampung dari berbagai unsur. Unsur pemerintah diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Benny Daryono, unsur ahli dihadiri oleh AKBP Fadzrya Ambar Prasetyawati, serta unsur notaris yang diwakili oleh Tony Azhari. Kehadiran para anggota MKNW ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses klarifikasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas MKNW dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap profesi notaris. Permohonan klarifikasi dari penyidik berkaitan dengan sejumlah dokumen yang memerlukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses ini, para notaris diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen yang mereka susun.

Selama sesi klarifikasi, MKNW menggali berbagai aspek terkait dengan dokumen yang menjadi objek pemeriksaan. Setiap notaris diminta untuk menjelaskan prosedur penyusunan akta dan dokumen lainnya guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses ini juga menjadi sarana bagi MKNW untuk memberikan arahan serta memastikan bahwa seluruh tindakan notaris telah dilakukan sesuai dengan kode etik profesi.

Majelis Kehormatan Notaris menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai notaris. Klarifikasi ini juga menjadi bagian dari upaya MKNW dalam menjaga integritas profesi notaris agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Selain itu, hasil dari klarifikasi ini akan menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang mengatur profesi notaris.

MKNW menegaskan bahwa pihaknya akan terus berperan aktif dalam memastikan profesionalisme notaris di wilayah Lampung. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan seluruh notaris dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengikuti Technical Meeting Penyampaian Target Kinerja (Tarja) Program Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selasa, (04 Februari 2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Santosa yang didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, dan jajaran pada Kanwil Kemenkum Lampung secara virtual via Zoom Meeting.

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu menyampaikan bahwa dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran memerlukan kerja sama serta komitmen yang lebih kuat. oleh karena itu, diharapkan semangat, dedikasi, serta sinergi antara jajaran pimpinan dan pelaksana di kantor wilayah kementerian hukum dapat terus terjaga.

“dengan kolaborasi yang solid, kita dapat terus menghasilkan kinerja terbaik bagi kementerian hukum, khususnya direktorat jenderal kekayaan intelektual yang kita cinta” ucap Dirjen Razilu.

Technical Meeting ini membahas rencana kerja yang dikemas dalam dua program utama yaitu Catur Program Unggulan (CPU) dan Catur Program Prioritas (CPP), serta prioritas nasional di bidang KI dalam rangka mewujudkan asta cita pemerintahan Presiden RI 2024-2029 yang mana DJKI memiliki peran strategis dalam klaster agenda pembangunan supremasi hukum.

Dengan adanya rapat teknis ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami dan menjalankan program secara maksimal, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dalam bidang perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayan Kementerian Hukum Lampung mengikuti pembukaan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah secara virtual. Selasa, (04 Februari 2024).

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybride ini diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah di seluruh Indonesia baik secara langsung maupun secara virtual via zoom dan bertujuan untuk meningkatkan akurasi serta transparansi pengelolaan keuangan.

Bertempat di Ruang Akuntabilitas Kanwil Kemenkum Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Santosa yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati beserta jajaran pengelola keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Lampung mengikuti jalannya kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta.

Dalam sambutannya Sekjen Nico menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM yang kini terjadi Pemisahan tugas dan fungsi menjadi tiga kementerian yang mandiri sesuai arahan Kabinet Merah Putih yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memerlukan perhatian khusus dalam menjaga tata kelola administrasi, keuangan, dan aset negara yang baik.

Beliau menekankan bahwa Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan sinergi bersama dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastika bahwa proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara, Akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga sekaligus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan Konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas data laporan keuangan dan BMN seluruh satuan kerja sehingga dapat mendukung kelancaran proses transisi dan likuidasi yang akan dilaksanakan atas aset dan kewajiban, serta melalui kerja bersama ini Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 kali dari BPK RI.” Ucapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan laporan keuangan dan aset negara di lingkungan Kemenkumham semakin akuntabel, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)

Jakarta - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mendukung penuh pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepak bola yang memiliki garis keturunan Warga Negara Indonesia (WNI), yakni Dion Wilhelmus Eddy Markx, Tim Henri Victor Geypens, dan Ole Lennard ter Haar Romenij. Persetujuan Komisi XIII DPR diambil setelah mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah.

”Setelah mendengar penjelasan pemerintah, Komisi XIII DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama Tim Hendri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx dan Ole Lennard ter Haar Romenji untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan sepak bola,” tutur Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, Senin (03/02/2025).

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo, pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara, dapat diterapkan. Salah satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga (sport policy) yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional,” kata Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi XIII DPR RI.

Widodo yang mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berharap proses naturalisasi mereka dapat memberikan prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui dunia olahraga.

“Diharapkan (melalui naturalisasi) dapat memajukan prestasi tim nasional, serta mengharumkan nama Indonesia,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI.

Pemerintah, yang diwakili oleh Kemenkum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sebelumnya telah memeriksa dan meneliti ketiga atlet tersebut melalui Tim Pemeriksa dan Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K).

Adapun TP3K terdiri dari Kemenkum, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpora, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Terima kasih atas kerja sama dalam pemeriksaan dan penelaahan, permohonan, serta pengusulan tiga atlet tersebut untuk menjadi WNI,” jelas Widodo.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yakin dengan kehadiran ketiga pemain ini akan dapat menambah kekuatan, potensi, dan kesempatan Timnas Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi piala dunia.

“Tadi saya secara seksama mendengar seluruh aspirasi, masukan, dan catatan. Pastinya itu akan menjadi bahan kami, Kemenpora bersama PSSI, dalam evaluasi kedepannya,” ujar pria yang akrab disapa Dito ini.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan kehadiran para atlet ini, khususnya Ole Romenij, sangat dibutuhkan. Pasalnya saat ini Tim Garuda betul-betul membutuhkan sosok penyerang yang haus gol. Ia menjelaskan Geypens dan Markx akan memperkuat Timnas U20. Sementara Ole Romenji akan memperkuat Timnas Senior di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia.

“Ole ini betul-betul sangat kami butuhkan. Sehingga harapan kami, dengan kondisi kami yang sangat boleh dikatakan masih kurang pada lini penyerang ini, harapannya kehadiran Ole bisa menambah kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk Timnas senior, supaya bisa lolos ke piala dunia,” tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengajak seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melihat kondisi tersebut sebagai peluang guna mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

“Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, selalu ada peluang untuk berkembang dan meningkatkan diri. Pembatasan anggaran bisa menjadi dorongan untuk berinovasi, mencari cara-cara baru yang lebih efektif, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita buat tetap memberikan hasil yang optimal meski dengan sumber daya yang terbatas," ujar Wamenkum dalam apel pagi bersama Kementerian di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (03/02/2025).

Pria yang kerap disapa Prof. Eddy ini menjelaskan bahwa efisiensi belanja pemerintah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres itu mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur.

Hal-hal yang termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran meliputi pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50% serta pembatasan kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD). Kebijakan efisiensi lainnya adalah pembatasan honorarium tim.

“Pemerintah memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas," tegas Eddy.

Eddy berharap situasi anggaran yang terbatas tidak mengurangi mutu pelayanan ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia meminta agar seluruh ASN tetap menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas.

"Saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi yang kita miliki, kita dapat menghadapi semua tantangan ini. Mari kita jaga komitmen untuk bekerja dengan penuh integritas, efisiensi, dan profesionalisme, agar setiap tugas yang kita emban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tutup Eddy pada akhir sambutannya.