LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan “NGOPI PAY” dan Bandar Lampung Awards 2025 yang diselenggarakan di Aula KPPN Bandar Lampung, Jumat (6 Februari 2026).
Piagam penghargaan diterima sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, tertib, serta akuntabel sepanjang Tahun Anggaran 2025. Capaian nilai IKPA 100 menunjukkan konsistensi Kanwil Kemenkum Lampung dalam pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati. Selain itu, kegiatan juga diikuti para pemangku kepentingan di Provinsi Lampung yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan anggaran dan tata kelola keuangan pada satuan kerja.
Pelaksanaan kegiatan “NGOPI PAY” merupakan forum strategis yang digelar KPPN Bandar Lampung dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud pengelolaan anggaran yang semakin efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pemerintah.
NGOPI PAY merupakan akronim dari NGObrol Peningkatan Indikator Pelaksanaan Anggaran dan Digitalisasi PembaYaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam proses pembayaran pada satuan kerja, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Bandar Lampung.
Dalam rangkaian kegiatan, turut dilaksanakan sesi tanya jawab sebagai ruang interaktif bagi peserta untuk menyampaikan masukan, kendala, maupun strategi dalam peningkatan IKPA dan implementasi digitalisasi pembayaran. Melalui forum tersebut, Kanwil Kemenkum Lampung diharapkan dapat terus mempertahankan capaian IKPA yang maksimal, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan, serta menjadi contoh satuan kerja yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap digitalisasi sistem pembayaran.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/asd)
