LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dari Graha Pengayoman serta diikuti melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Pusdatin Kemenkum RI, Jumat (6 Februari 2026).
Kegiatan Entry Meeting ini merupakan langkah awal pelaksanaan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan sebagai bagian dari proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum.
Kanwil Kemenkum Lampung mengikuti kegiatan secara virtual melalui ruang rapat Ragom Gawi. Hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Benny Daryono, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Arlisa Noviriantono, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yanvaldi Yanuar, serta jajaran pejabat struktural dan pegawai Kanwil Kemenkum Lampung.
Turut bergabung pula pejabat struktural dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai bentuk sinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan lintas kementerian. Keterlibatan seluruh unsur ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan IMIPAS, Yusril Ihza Mahendra. Dalam sambutannya, beliau menekankan empat faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap undang-undang, efektivitas pengendalian intern, serta pengungkapan yang memadai. Beliau juga menegaskan bahwa perubahan nomenklatur maupun struktur organisasi tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas tata kelola keuangan negara.
Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. Dalam arahannya, beliau mengajak seluruh kementerian untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara berkelanjutan dengan mengadopsi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Selain itu, beliau juga memaparkan peran kementerian dan lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan BPK RI dari Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I kepada masing-masing kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan IMIPAS, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran, termasuk Kanwil Kemenkum Lampung, dapat mendukung pemeriksaan secara optimal, menjaga akuntabilitas, serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara profesional dan berintegritas.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/asd)
