LAMPUNG_INFO - Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung mengikuti pembukaan Pelatihan Teknis Keprotokolan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara virtual pada Senin, 9 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Ragom Gawi Kanwil Kemenkum Lampung sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi pegawai di bidang keprotokolan.
Pembukaan pelatihan dilaksanakan di Guest House BPSDM Hukum, Cinere, Depok, dan disiarkan melalui Zoom Meeting. Pelatihan Teknis Keprotokolan dengan metode blended learning ini berlangsung pada 5 hingga 13 Februari 2026 dengan tujuan meningkatkan kompetensi pegawai serta menetapkan standar pengelolaan aktivitas seremonial di lingkungan Kementerian Hukum.
Dari Kanwil Kemenkum Lampung, kegiatan pembukaan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili Plh. Kakanwil Hukum Lampung Benny Daryono, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Sari Mesfriati serta pejabat fungsional pada tim kerja kehumasan dan keprotokolan. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keprotokolan.
Adapun pegawai Kanwil Kemenkum Lampung yang menjadi peserta pada Pelatihan Teknis Keprotokolan adalah Roby Pajrin selaku Pranata Komputer Ahli Pertama dan Clarisa Milenia Ramadhani sebagai Pengadministrasi Perkantoran. Keduanya mengikuti pelatihan sebagai perwakilan unit kerja untuk memperdalam pemahaman teknis dan praktik keprotokolan.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menguasai standar dan prosedur keprotokolan yang profesional sehingga dapat diterapkan secara optimal dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kompetensi tersebut penting untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan resmi yang tertib, efektif, dan sesuai ketentuan.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Lampung dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan BPSDM Hukum dan kantor wilayah lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta profesionalisme aparatur. Dengan demikian, hasil pelatihan dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola organisasi di lingkungan Kementerian Hukum.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
