LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 10 Februari 2026, bertempat di Emersia Hotel Bandar Lampung, yang dilaksanakan secara hybrid, baik melalui kehadiran langsung maupun partisipasi daring. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kualitas, sinkronisasi, dan efektivitas produk hukum daerah melalui penguatan sinergi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan ini menjadi penting dan strategis mengingat masih ditemukannya rancangan produk hukum daerah yang berpotensi tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tumpang tindih antarregulasi, serta belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi forum penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas aparatur daerah dalam proses pembentukan produk hukum yang taat asas, harmonis, dan berkualitas.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Perancang Peraturan Perundang-undangan di instansi daerah serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti kegiatan secara daring.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Lampung, Laila Yunara, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman, S.Sos., S.H., M.Si., menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi, serta menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Lampung sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi daerah.
Dalam rapat koordinasi ini, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., Akademisi Universitas Indonesia sekaligus Founder dan Direktur Indonesian Center for Legislative Drafting, menyampaikan materi “Paradigma Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Implikasi Perkembangan Hukum Nasional terhadap Pembentukan Produk Hukum di Daerah”. Materi tersebut mengulas penyesuaian pembentukan regulasi daerah terhadap perkembangan hukum nasional, termasuk implementasi KUHP, KUHAP, serta kebijakan penyesuaian pidana. Materi selanjutnya disampaikan oleh Romi Darma, S.H., M.H., Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan topik “Aspek Fasilitasi dan Sinergitas dalam Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah”.
Di akhir kegiatan, para peserta yang mengikuti secara luring maupun daring menyepakati kesepakatan bersama sebagai rekomendasi pelaksanaan harmonisasi rancangan produk hukum daerah ke depan. Kesepakatan ini menegaskan bahwa harmonisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan tahapan krusial untuk mencegah disharmonisasi regulasi, menjamin kepastian hukum, serta memastikan bahwa kebijakan daerah sejalan dengan kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat.
(HUMAS KANWIL LAMPUNG / KONTRIBUTOR : HAFID)
