LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) melaksanakan Rapat Penyusunan Kegiatan pada Rabu, 21 Januari 2026, bertempat di Ruang Pepadun Kanwil Kemenkum Lampung. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Divisi PPPH, Laila Yunara dan diikuti oleh pejabat fungsional serta jajaran terkait guna mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta perencanaan program dan target kegiatan Divisi PPPH untuk tahun 2026. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi PPPH, Laila Yunara, yang menyampaikan capaian dan arah kebijakan ke depan. Laila menjelaskan bahwa terdapat tiga perwakilan Kanwil Kemenkum Lampung yang telah mengikuti Training of Facilitator (TOF) KUHP yang diselenggarakan oleh BPSDM pada tahun 2025. Ke depan, diharapkan Kanwil Kemenkum Lampung dapat turut serta dalam pelaksanaan Diklat KUHP pada jadwal berikutnya. Ia juga menegaskan pentingnya kesinambungan program pembinaan hukum guna meningkatkan kualitas layanan hukum di daerah.
Selanjutnya, Melda menyampaikan laporan pelaksanaan program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). “Realisasi anggaran BPHN di Kantor Wilayah Lampung telah tervalidasi dengan baik, dan capaian Pos Bantuan Hukum telah mencapai 100 persen pada Oktober 2025 serta akan dilanjutkan dengan pendampingan lanjutan,” jelasnya. Ia menambahkan, “Pada Triwulan I akan dilaksanakan rapat penyusunan Panwasda dan Posbankum, sedangkan Triwulan II difokuskan pada Bimbingan Teknis JDIH dan sosialisasi Posbankum yang membahas RKKL, serta Diklat Paralegal lanjutan pada bulan Mei.” Kanwil kemenkum lampung telah berhasil meraih Peacemaker Justice Award dengan predikat Juara 2.”
Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Zuhri terkait perencanaan anggaran. Ia menegaskan bahwa “kegiatan yang berbasis anggaran harus diprioritaskan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal.” Selain itu, ia menekankan bahwa “evaluasi atas prestasi yang telah dicapai perlu dilakukan sebagai dasar peningkatan kinerja ke depan,” serta mengingatkan pentingnya penyusunan mitigasi risiko pada setiap kegiatan.Dalam paparannya Santosa memaparkan bahwa telah ditetapkan dua perjanjian kinerja. Untuk tahun 2026, kegiatan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah tetap menjadi fokus utama. Ia menambahkan bahwa “jumlah harmonisasi rancangan peraturan daerah akan difokuskan guna meningkatkan kualitas regulasi,” serta menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Lampung “berhasil meraih Juara III pada Kegiatan Legislasi tingkat Kantor Wilayah dan telah membentuk dua tim kelompok kerja.” Dalam kesempatan yang sama, Doni menyoroti capaian kinerja strategis Divisi PPPH. “Pada tahun 2025, penyerapan anggaran telah mencapai 100 persen dan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) juga telah mencapai target yang ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Santosa kembali menjelaskan target Perancang Peraturan Perundang-undangan. “Pada tahun ini Perancang Peraturan Perundang-undangan menargetkan pelaksanaan sebanyak 75 rapat, dan meskipun terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, diharapkan hal tersebut tidak menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan,” jelasnya. Deddy turut menyampaikan rencana kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. “Ke depan, JDIH akan melaksanakan kegiatan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi JDIH yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap JDIH,” katanya.
Sebagai penutup, Farid memaparkan rencana aksi terstruktur dari pusat. “Analis Hukum menargetkan satu rekomendasi terhadap lima peraturan daerah, JDIH melakukan pembinaan terhadap sepuluh lembaga, Posbankum melakukan pembinaan sebesar 11 persen dari jumlah desa yang dikunjungi, Perancang Peraturan Perundang-undangan menyusun satu laporan rancangan dengan capaian harmonisasi 100 persen, serta Analis Kebijakan menyusun dua rekomendasi strategi kebijakan di wilayah,” ujar Farid.Berdasarkan hasil rapat, disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Divisi PPPH telah berjalan dengan baik, dengan capaian kinerja dan penyerapan anggaran yang optimal, serta diperlukan penguatan koordinasi, perencanaan berbasis mitigasi risiko, dan tindak lanjut rencana aksi agar target kinerja tahun berjalan dan tahun 2026 dapat tercapai secara efektif.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/ Ca/ Kontributor : Yasifa)
