LAMPUNG_INFO – Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengikuti pembukaan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah. Senin, (7 Juli 2025).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati beserta jajaran pada ruang Ragom Gawi Kanwil Kemenkum Lampung secara virtual melalui aplikasi zoom.
Dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Setjen Kemenkum, Sri Yusfini Yusuf. Pertama beliau menyampaikan Apresiasi kepada seluruh satuan kerja, kantor wilayah, serta unit utama dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Dalam sambutannya tersebut, Sri Yusfini menjelaskan tahapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dan menyampaikan beberapa atensi untuk mendukung kelancaran proses tersebut yaitu:
Seluruh satuan kerja diminta untuk memastikan kesesuaian saldo laporan keuangan yang telah melalui proses likuidasi, menindaklanjuti seluruh menu To Do List pada Aplikasi SAKTI untuk periode bulanan, triwulanan, dan semesteran, kemudian pelaksanaan monitoring secara berjenjang mulai dari tingkat kantor wilayah hingga unit eselon I perlu diintensifkan, dan bagi satuan kerja yang telah menyelesaikan proses likuidasi, diminta untuk segera menuntaskan penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban yang ada, dan menyampaikannya secara berjenjang sebelum penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dimulai.
Dengan berpartisipasinya Kanwil Kemenkum dalam acara ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta diharapkan kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2025 yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
