LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan kegiatan penandatanganan komitmen bersama untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) . Acara yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Rabu, (22/01/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Santosa, yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Benny Daryono, Kepala Divisi PPPH Laila Yunara, kepala bagian TU dan umum serta kepala bidang pelayanan AHU dan Kepala bidang pelayanan KI. Penandatanganan digital komitmen bersama dilakukan oleh seluruh pimpinan dan pegawai sebagai bentuk dukungan terhadap reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Lampung.
Kakanwil Santosa dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas untuk mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum. “Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024, nilai indeks Kementerian Hukum dan HAM RI telah mencapai 83,63%, dan pada tahun 2025, Kementerian Hukum mencanangkan target 100%,” ungkap Kakanwil Santosa.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Santosa juga menekankan bahwa keberhasilan program WBK menjadi bagian penting dari peningkatan kinerja institusi. Ia menyebutkan, “Kanwil Kementerian Hukum Lampung berkomitmen penuh untuk memenuhi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi. Nilai Indeks RB yang melebihi 85% akan menjadi syarat bagi Kementerian Hukum untuk mengajukan peningkatan tunjangan kinerja hingga 100% kepada Kemenpan RB.”
Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan digital Pakta Integritas oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai simbol komitmen pimpinan. Seluruh jajaran di Kanwil Kementerian Hukum Lampung turut memberikan dukungan penuh untuk memastikan keberhasilan pencapaian target WBK pada tahun 2025.
Kakanwil Santosa mengungkapkan optimisme bahwa dengan kolaborasi dan kerja keras, seluruh kendala yang menghambat pencapaian predikat WBK dapat diselesaikan pada tahun ini. “Pada tahun 2025, kita berupaya menyelesaikan segala kendala yang menjadi ganjalan bagi Kantor Wilayah Lampung untuk meraih predikat WBK,” ujar Santosa.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung berharap komitmen yang telah dibangun dapat mendukung terciptanya pelayanan berkualitas demi kepuasan masyarakat. Selain itu, komitmen tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
