LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mengikuti Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta dengan agenda penandatanganan perjanjian kinerja, komitmen bersama mendukung zona integritas menuju WBK/WBBM, peluncuran transformasi digital, serta pencanangan resolusi tahun 2025. Selasa (07/01/2025)
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Santosa, hadir langsung di Graha Pengayoman untuk menandatangani pakta integritas bersama para Kakanwil lainnya. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Benny Daryono, dan Kepala Divisi PPPH, Nurlaila dan jajaran mengikuti kegiatan secara daring dari Klinik Akuntabilitas.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen semua pihak dalam membangun zona integritas demi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Selain itu, Menteri Hukum juga meresmikan Transformasi Digital Kementerian Hukum guna mendukung Asta Cita Presiden RI. “Transformasi digital memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai instrumen kontrol antar sumber daya. Kedua, untuk memastikan seluruh proses, termasuk rekrutmen dan promosi, berlangsung transparan serta berbasis data,” ujar Supratman.
Menteri Hukum menambahkan, akselerasi digitalisasi layanan publik merupakan langkah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Targetnya, pada tahun 2026, seluruh layanan sudah sepenuhnya berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat,” lanjutnya.
Acara ini juga meliputi penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 oleh seluruh pimpinan kantor wilayah, termasuk Kakanwil Santosa. Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Wamenkum Eddy Hiariej, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal Kemenkum.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung siap berkomitmen dan mendukung pelaksaan reformasi birokrasi dan transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
