
Bandar Lampung, 29 Juli 2025 — Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja semester I dan percepatan capaian kinerja semester II Tahun 2025, Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I yang dilaksanakan secara luring dan daring mulai tanggal 29 hingga 31 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta pejabat administrasi secara virtual dari satuan kerja masing-masing.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung turut berpartisipasi aktif dalam agenda ini. Pejabat Administrasi pada Kantor Wilayah mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, termasuk Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Bapak Arlisa Noviriantono, yang didampingi oleh pejabat fungsional di lingkungan Bidang AHU. Kehadiran secara virtual ini menjadi wujud dukungan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan dilanjutkan dengan paparan dari sejumlah narasumber penting, di antaranya perwakilan Kementerian PAN-RB, BPKP, dan Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum. Selain itu, turut disampaikan laporan kinerja oleh Sekretaris Jenderal serta arahan strategis guna memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program di semester berikutnya.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan penghargaan atas kinerja seluruh jajaran. "Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum, baik di unit pusat maupun daerah, atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama semester pertama ini. Kolaborasi dan komitmen yang berkelanjutan adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berintegritas," ujarnya.
Kegiatan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Cinere, Depok, untuk peserta luring, sementara peserta daring mengikuti secara tertib dari kantor masing-masing. Rangkaian kegiatan mencakup pembekalan materi, pembahasan komisi, serta penyampaian hasil dan penutupan yang diisi dengan pemberian penghargaan kepada satuan kerja berkinerja terbaik.
Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam mendorong akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan program kerja, serta mempercepat realisasi target prioritas nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahun berjalan.
(Humas Kanwil Kemenkum Lampung/AH)






