LAMPUNG_INFO – Dalam rangka memperluas akses keadilan terutama bagi kelompok rentan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung dorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan se-Provinsi Lampung. Rabu, (24 September 2025).
Menindakalnjuti Surat Gubernur Lampung perihal Pembentukan Posbankum di Desa/Kelurahan, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Laila Yunara beserta jajaran mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum.
Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Plt. Kakanwil, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan adalah langkah strategis untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan, serta Kehadiran para paralegal sangat berarti mengingat layanan hukum formal masih terbatas untuk dapat menjangkau masyarakat luas.
“Sampai dengan hari Selasa, 23 September 2025 pukul 22.00 WIB kami telah menerima sejumlah 524 data Posbankum Desa/Kelurahan dari total 2.651 desa/kelurahan se-Provinsi Lampung. Kami mengapresiasi setiap kontribusi yang telah diberikan dan akan segera memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku”. Ujar Plt Kakanwil.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga mampu mendorong kesadaran dan semangat masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menciptakan akses keadilan yang lebih merata”. Ucap Plt. Kakanwil menutup sambutannya.
Perlu diketahui bahwa Jumlah organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi periode 2025-2027 berjumlah 777 di seluruh Indonesia yang di dalamnya terdapat 22 PBH di Provinsi Lampung.
Dengan dilaksanakannya Rakor ini, diharapkan semakin banyak warga yang tertarik untuk mengikuti pelatihan paralegal dan tergerak untuk membentuk Pos Bantuan Hukum di desa atau kelurahannya masing-masing. Dengan begitu, keadilan tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh, tetapi hadir dekat dan nyata di tengah Masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
