LAMPUNG_INFO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Santosa, bersama jajaran kadiv P3H Laila Yunara dan jajaran, melaksanakan audiensi sekaligus silaturahmi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Gubernur Lampung. Selasa, (06/05/2025).
Audiensi tersebut menjadi momen perkenalan resmi Santosa sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, sekaligus sarana untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan ini, Santosa menyampaikan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian Kementerian Hukum di wilayah Lampung.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung, Basnamara. Kehadiran dua kepala wilayah ini menunjukkan langkah koordinatif antar kementerian teknis yang berada dalam satu rumpun kelembagaan di bawah Kementerian Koordinator.
Dalam penjelasannya, Santosa menyampaikan bahwa saat ini struktur kelembagaan telah mengalami perubahan, di mana Kementerian Hukum dan Kementerian HAM berdiri sendiri, bersama satu kementerian induk yang berada di bawah koordinasi kementerian koordinator. Perubahan ini bertujuan meningkatkan fokus dan efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing kementerian.
Kakanwil Santosa juga menjelaskan tugas dan fungsi utama Kementerian Hukum, termasuk pelayanan hukum, administrasi perundang-undangan, dan penataan regulasi. Ia juga memaparkan sejumlah kendala di lapangan seperti keterbatasan sumber daya serta perlunya peningkatan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Lampung, Basnamara, turut menyampaikan isu-isu seputar pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung program-program HAM di tingkat lokal.
Gubernur Lampung menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung tugas dan program kerja kedua kementerian tersebut. Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang sinergis demi pelayanan publik yang lebih responsif.
Dengan dilaksanakannya audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kementerian Hukum , sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Lampung.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
