LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengikuti kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Kamis, 8 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan komitmen reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Hukum mengikuti acara secara langsung di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Sementara itu, Kanwil Kemenkum Lampung mengikuti kegiatan secara virtual dari Aula Kanwil Kemenkum Lampung bersama pejabat administrasi, fungsional, dan pelaksana.
Penandatanganan komitmen bersama ini mencakup agenda penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, serta Pakta Integritas. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas
Acara tersebut turut dihadiri dan diisi dengan arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, serta sambutan Menteri Hukum Republik Indonesia. Arahan tersebut menegaskan pentingnya konsistensi seluruh satuan kerja dalam membangun budaya integritas dan kinerja yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, diumumkan pula satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025. Penetapan ini diberikan kepada satuan kerja yang dinilai memenuhi kriteria pembangunan Zona Integritas berdasarkan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara berkelanjutan di lingkungan Kementerian Hukum.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
