LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan kegiatan koordinasi terkait Pembinaan dan Pengawasan Kenotariatan ke Kabupaten Pringsewu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Provinsi Lampung, khususnya dalam penguatan pengawasan terhadap kinerja notaris di daerah. pada Kamis, (26/06/2025).
Kegiatan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Analis Hukum Muda Doni Arianto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus periode 2024–2027. Ia hadir bersama jajaran MPD lainnya yang turut mendampingi dalam pelaksanaan pembinaan di lapangan.
Dalam kegiatan ini, tim dari Kantor Wilayah menyambangi empat kantor notaris di Kabupaten Pringsewu, yakni kantor notaris Ayu Sofiana Kaunang, Hamdiyah, Adhiya Rizky Prabowo, dan Listiyono. Keempat notaris tersebut merupakan notaris baru yang belum lama ini dilantik dan mulai menjalankan tugasnya di wilayah Kabupaten Pringsewu.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para notaris baru tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pembinaan awal ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun pemahaman menyeluruh terhadap tanggung jawab profesi notaris.
Menurut Doni Arianto, koordinasi dan pembinaan secara langsung ke lapangan penting dilakukan untuk memperkuat sinergi antara notaris dengan Majelis Pengawas Daerah. Hal ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai pembaruan kebijakan serta mendengarkan secara langsung kendala yang dihadapi oleh para notaris dalam menjalankan tugasnya.
Dengan adanya kegiatan koordinasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan kenotariatan di Kabupaten Pringsewu serta terbentuknya notaris yang lebih tanggap, tertib administrasi, dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan guna menciptakan pelayanan kenotariatan yang berkualitas di wilayah Provinsi Lampung.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
