Bandar Lampung, 17 Juli 2025 —di Ruang Ragom Gawi pada Kamis (17/7), Kepala Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Lampung, Dr. Laila Yunara, S.H., M.H; beserta segenap pegawai, secara virtual menghadiri undangan pembahasan Pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang diadakan oleh Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK),
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Andry Indrady, Ph.D., Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, serta Selain itu, turut hadir pula para pejabat fungsional tertentu (JFT) Analis Hukum, Analis Kebijakan, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama, dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan materi utama.
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Bapak Junarlis, S.H., M.Si, menegaskan bahwa pembentukan forum ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi kebijakan nasional. Forum ini diinisiasi sebagai wadah komunikasi strategis untuk menjawab tantangan fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi antar instansi, serta perlunya kebijakan publik yang adaptif dan kolaboratif.
Salah satu materi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara yang di wakili oleh Bapak Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A. menjelaskan bahwa FKK dirancang untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan policy co-creation, forum ini akan mengintegrasikan analisis bersama, diskusi kebijakan reguler, serta pertukaran data berbasis digital melalui platform seperti Policy Cloud Repository dan Legal Policy Hub.
Dengan terbentuknya FKK, diharapkan tata kelola kebijakan Indonesia akan mengalami transformasi menuju sistem yang lebih terbuka, adaptif, kolaboratif, dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan semangat good governance dan penguatan Reformasi Birokrasi Nasional, di mana kebijakan publik tidak hanya menjadi produk teknokratik, tetapi juga hasil dari proses deliberatif dan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.
Sementara itu, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, Ph.D., memaparkan bahwa FKK diharapkan menjadi katalisator penguatan tata kelola kebijakan melalui sinergi lintas sektor. Forum ini tidak hanya akan mengurangi tumpang tindih regulasi dan ego sektoral antarinstansi, tetapi juga mendorong terwujudnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), serta menguatkan kapasitas SDM kebijakan melalui pelatihan dan kolaborasi lintas aktor.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif antar peserta, yang menghasilkan berbagai masukan strategis untuk tindak lanjut pembentukan FKK. Dengan adanya forum ini, diharapkan lahir tata kelola kebijakan yang lebih terbuka, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, serta selaras dengan semangat good governance dan agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/ca/Kontributor Doni Arianto)
