LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung menggelar rapat koordinasi penting guna mematangkan persiapan pemeriksaan protokol notaris di wilayah Lampung. Rapat ini merupakan langkah strategis Kanwil Kemenkum Lampung untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban administrasi para notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat persiapan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Benny Daryono. Dalam sambutannya, Benny Daryono menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum dengan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
"Pemeriksaan protokol notaris ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan upaya kita bersama untuk menjaga marwah profesi notaris, memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang prima, dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang," ujar Benny Daryono.
Rapat yang berlangsung dengan suasana penuh diskusi ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait. Turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Arlisa Noviriantono, serta seluruh Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris se-Provinsi Lampung.
Kepala Bidang Pelayanan AHU, Arlisa Noviriantono, menjelaskan bahwa fokus utama rapat adalah menyamakan persepsi dan metode pemeriksaan. "Kami menyusun jadwal, kriteria, dan mekanisme teknis pemeriksaan agar prosesnya berjalan efektif, efisien, dan objektif. Koordinasi yang baik antara Kanwil, MPW, dan MPD adalah kunci suksesnya pengawasan ini," jelas Arlisa.
Para anggota Majelis Pengawas, baik dari tingkat wilayah maupun daerah, menyatakan kesiapan mereka untuk menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan independen. Pemeriksaan protokol notaris mencakup verifikasi terhadap penyimpanan minuta akta, buku daftar akta, dan kelengkapan administrasi lainnya yang wajib dipelihara oleh seorang notaris.
Dengan adanya rapat persiapan ini, Kanwil Kemenkum Lampung menunjukkan komitmen kuatnya dalam pembinaan dan pengawasan notaris, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris di Bumi Ruwa Jurai.
(Humas Kemenkum Lampung)
