LAMPUNG_INFO - Menjelang pelaksanaan Evaluasi Virtual Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024 oleh Tim Penilai Mandiri (TPM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung menggelar rapat persiapan yang berlangsung di Klinik Akuntabilitas ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Dodot Adikoeswanto. Rabu, (02/10/2024).
Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Divisi Administrasi, M. Ikmal Idrus, Kepala Divisi Keimigrasian, Tato Juliadin H., Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kusnali, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Agvirta Armilia Sativa. Selain itu, ketua dan sekretaris masing-masing kelompok kerja (pokja) Zona Integritas juga turut berpartisipasi untuk membahas berbagai persiapan yang perlu dilakukan guna menghadapi evaluasi mendatang.
Diskusi dalam rapat berfokus pada langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan seluruh unit kerja di bawah Kemenkumham Lampung dapat memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan oleh TPM. Evaluasi tersebut menjadi penentu bagi Kemenkumham Lampung untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelayanan publik.
Kepala Kantor Wilayah, Dodot Adikoeswanto, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antar anggota pokja untuk mendukung suksesnya pembangunan Zona Integritas. Beliau mengingatkan bahwa kerja sama yang kuat dan komitmen bersama sangat diperlukan, terutama karena evaluasi ini dilaksanakan secara virtual. Meskipun melalui platform daring, kualitas persiapan harus tetap optimal.
Selain itu, Kakanwil Dodot juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua unit kerja, melainkan merupakan hasil dari kolaborasi seluruh elemen di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. Beliau meminta agar setiap pihak mampu menjalankan perannya dengan baik, demi tercapainya hasil yang diinginkan.
Di akhir rapat, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan harapan agar upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dapat memberikan hasil maksimal dalam penilaian Zona Integritas ini. Dengan demikian, Kemenkumham Lampung dapat mencapai predikat WBK sebagai wujud komitmen dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
