LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Ikuti pengarahan dari Wakil Menteri Hukum; Edward Omar Sharif Hiariej, dan penguatan dari Sekretaris Jendral Kemenkum; Nico Afinta dan Inspektorat Jendral Kemenkum; Reynhard Silitonga. Selasa, (07/01/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung; Santosa di Graha Pengayoman dan diikuti secara daring oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum; Benny Daryono, dan Kepala Divisi PPPH; Nurlaila dan jajaran di Klinik Akuntabilitas Kanwil Kemenkum Lampung.
Kegiatan ini merupakan acara lanjutan dari rangkaian kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja, komitmen bersama mendukung zona integritas menuju WBK/WBBM, peluncuran transformasi digital, serta pencanangan resolusi tahun 2025.
Wamenkum Eddy dalam arahannya mengatakan, “dalam kontek membangun zona integritas, WBK dan WBBM bukan kerja individu tapi kerja Tim, saya mendapat pelajaran yang berharga dari Pak Menteri sebagai pimpinan kita semua, beliau menerapkan kepemimpinan transformatif dan egaliter, yang tidak melihat atasan dan bawahan tetapi melihat sebagai teamwork”.
Kemudian beliau menjelaskan terdapat 25 indikator dan 9 index penilaian Reformasi Birokrasi, menerangkan tentang langkah-langkah strategis disektor publik untuk mencegah korupsi, dan mengajak semua jajaran Kemenkum untuk mencapai Zona Intgritas, baik WBK ataupun WBBM yang bisa dicapai dengan teamwork.
Kemudian dilanjutkan penguatan dari Sekjen dan Itjen Kemenkum mengenani transformasi dan transisi Kemenkumham yang kini telah menjadi 3 Kementerian dan 1 Kementerian Koordinator.
Dalam penguatannya Sekjen Nico membahas mengenai Target Kinerja TA 2025, Alokasi Anggaran TA 2025, Pengalihan SDM Kemenkumham, Tindak Lanjut Masa Transisi dan diakhiri penguatan oleh Itjen Reynhard yang membahas mengenai Hasil Audit Transisi Kementerian Hukum Dan Ham.
Kegiatan menunjukkan komitmen Kementerian Hukum dalam bertransformasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dimasa transisi ini dan diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan khususnya dilingkungan Kementerian Hukum.
(KANWIL KEMENKUM LAMPUNG)
