LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Rabu, 26 November 2025. Selain peserta yang mengikuti secara virtual dari daerah, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Benny Daryono, bersama Kepala Divisi P3H, Laila Yunara, menghadiri kegiatan secara langsung di Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal. Kegiatan ini merupakan agenda strategis untuk menilai capaian kinerja dan memastikan efektivitas pelaksanaan program kementerian.
Di Kanwil Lampung, rapat dilakukan secara virtual melalui Zoom dari Ruang Ragom Gawi Kanwil Kemenkum Lampung dan dihadiri oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhammad Zuhri; Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arlisa Noviriantono; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati; serta beberapa pegawai terkait lainnya. Selain itu, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yanvaldi Yanuar, mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom. Kehadiran jajaran ini mencerminkan komitmen Kanwil Lampung dalam mendukung pelaksanaan dan evaluasi kinerja secara nasional.
Rapat Anev dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum berdasarkan undangan resmi Nomor SEK-PR.02.01-155 tanggal 25 November 2025. Agenda ini bertujuan melakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian kinerja kementerian pada periode B11, termasuk perkembangan pelaksanaan program strategis, ketepatan realisasi anggaran, serta tindak lanjut atas instruksi yang menjadi fokus nasional. Evaluasi ini penting untuk memastikan konsistensi pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja pusat dan daerah..
Dalam pemaparan yang disampaikan, Sekretariat Jenderal menyoroti capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, progres penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, serta perkembangan realisasi anggaran di masing-masing unit kerja. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas kinerja berjalan optimal, termasuk penguatan peran satuan kerja dalam mendukung keberhasilan prioritas nasional kementerian.
Pembahasan juga mencakup evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), peningkatan kualitas layanan publik, serta langkah-langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Sekretariat Jenderal menegaskan pentingnya sinkronisasi data, ketepatan proses pelaporan berjenjang, dan pemenuhan indikator kinerja agar capaian B11 dapat tercapai secara maksimal. Setiap unit kerja diminta memperhatikan ketepatan waktu dalam penyampaian data dan laporan.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Lampung dalam rapat ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kinerja di daerah dan mendukung keselarasan kebijakan dengan unit pusat. Seluruh peserta mengikuti rapat dengan saksama sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan program, dan penguatan layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan demikian, Kanwil Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/ CA)
