Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan audiensi resmi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Dr. Andrieansyah, S.T., S.H., M.M., beserta jajaran di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yanvaldi Yanuar. Audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi pusat–daerah dalam pelaksanaan, pengembangan, dan optimalisasi layanan kekayaan intelektual di Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Kanwil Kemenkum Lampung menyampaikan capaian kinerja pelayanan kekayaan intelektual selama tahun 2025, yang meliputi peningkatan permohonan KI, penguatan edukasi publik, serta pelayanan pendampingan bagi pelaku UMKM, komunitas kreatif, perguruan tinggi, dan dinas daerah. Turut disampaikan berbagai inovasi layanan, termasuk pengembangan aplikasi SAKILA (Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung) yang telah menjadi basis data KIK daerah; progres percepatan pendaftaran Merek Kolektif KDMP; serta pendampingan KI bagi UMKM dan sektor kreatif. Pada bidang Indikasi Geografis, Kanwil memaparkan perkembangan beragam komoditas unggulan, seperti Damar Mata Kucing Krui, Ikan Nila Ranau, Lada Hitam Lampung Timur, serta potensi IG lainnya yang tengah dikaji. Dukungan Kanwil terhadap pengembangan kawasan “Majestic Tanggamus” sebagai kawasan eduwisata berbasis KI juga turut menjadi bagian penting dari laporan tersebut.
Sesditjen Kekayaan Intelektual memberikan apresiasi atas capaian dan inovasi yang telah dilakukan Kanwil Kemenkum Lampung. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara DJKI dan Kanwil Lampung, terutama dalam menjaga kualitas layanan, konsistensi data, serta keberhasilan program strategis KI di daerah. Sesditjen KI juga menegaskan bahwa target kinerja B11 harus diselesaikan secara tepat waktu, serta meminta agar realisasi anggaran yang belum terserap menjadi perhatian serius dan segera dituntaskan. Selain itu, beliau menginstruksikan agar Kanwil Kemenkum Lampung mengintensifkan koordinasi dengan Dinas dan Perguruan Tinggi demi meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual, baik dari sektor akademik maupun UMKM.
Dalam audiensi tersebut, Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Benny Daryono, turut menyampaikan bahwa jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan jumlah kasus pelanggaran KI yang masuk. Oleh sebab itu, beliau memohon dukungan DJKI agar Kanwil Kemenkum Lampung dapat memperoleh program diklat PPNS khususnya di bidang KI, agar penegakan hukum di daerah dapat berjalan secara optimal.
Kanwil Kemenkum Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DJKI dalam meningkatkan kualitas pelindungan dan pelayanan kekayaan intelektual di Provinsi Lampung. Melalui audiensi ini, Kanwil memastikan bahwa setiap kebijakan, percepatan program, dan skema fasilitasi KI dapat diterapkan secara efektif di daerah. Koordinasi ini diharapkan mampu mendorong percepatan pendaftaran KI—baik merek, hak cipta, paten, desain industri, maupun potensi indikasi geografis—serta membangun ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif yang kompetitif di tingkat kabupaten/kota. Dengan dukungan DJKI, Kanwil berkomitmen menjadi motor penggerak literasi, pelayanan, dan pelindungan KI, sehingga karya budaya dan potensi ekonomi daerah Lampung terlindungi dan bernilai tambah secara berkelanjutan.
(Humas Kemenkum Lampung / Kontributor : Ricky)
