LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang diselenggaran oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Kamis, (30 Oktober 2025).
Berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, kegiatan ini diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asosiasi Pengusaha, dan Para Pengusaha di Wilayah Provinsi Lampung, mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum hadir Analis Hukum, Erbit Setiawan.
Dalam sambutannya Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution berharap Provinsi Lampung turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan inklusif, pembangunan yang efektif harus didukung dangan data yang akurat, sebagai pondasi sebuah kebijakan yang berkualitas, tanpa adanya data, yang ada hanyalah sebuah asumsi, maka data akurat dan berkualitas akan melahirkan sebuah kebijakan yang baik dan berkualitas pula, sehingga tepat sasaran.
BPS Provinsi Lampung dalam kesempatan ini memulai tahapan membangun dan mengumpulkan data dari para pengusaha, OPD, Asosiasi, dan Kementerian/Lembaga Terkait, yang akan menjadi sebuah indikator untuk melahirkan sebuah kebijakan, sehingga semua lini masyarakat dapat berperan dalam pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.
Mewakili Gubernur Lampung kegiatan ini dibuka oleh staf ahli Gubernur bidang ekonomi, Bani Ispriyanto. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa saat ini perekonomian di Provinsi Lampung di donimasi bidang pertaian dan perkebunan. Saat ini dinamika ekonomi global bergerak secara cepat, sehingga kita membutuhkan pondasi yang kuat melaui data yang baik, melalui sinergi pemerintah, pengusaha, akademisi dan media yang memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
“Semakin baik data yang di dapat, maka semakin baik pula arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, kesempatan langka ini harus kita manfaatkan dengan baik sebab sensus ekonmi ini hanya dilakukan setiap periode 10 tahun sekali, sehingga kami Pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan setiap tahapan sensus ekonomi yang dilakukan BPS dapat berjalan dengan baik, sehingga mencapai keberhasilan sensus ekonomi yang akan berjalan pada tahun 2026. Kami berharap setiap kebijakan harus trasparan dan berbasis data, semoga dengan kegiatan ini bermanfaat bagi pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung.” ucap Bani Ispriyanto.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
