LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung mengikuti kegiatan penutupan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, (10 November 2025).
Kegiatan penutupan ini dihadiri secara daring oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Laila Yunara, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sari Mesfriati, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yanvaldi Yanuar, serta pegawai PPPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung. Seluruh peserta bergabung secara serentak dari berbagai wilayah untuk menandai berakhirnya rangkaian kegiatan orientasi.
Dalam sambutannya, Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, yang mewakili Kepala BPSDM Hukum, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas dedikasi dan komitmen dalam menyelesaikan program orientasi. Ia berpesan agar seluruh PPPK mampu menerapkan ilmu dan nilai-nilai integritas, profesionalitas, serta pelayanan publik yang diperoleh selama proses pembelajaran. “Dengan mengucap bismillah, kegiatan secara resmi saya nyatakan ditutup,” ujar Jusman saat menutup kegiatan secara resmi.
Program orientasi dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta di seluruh Indonesia agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara efektif tanpa batasan lokasi. Melalui platform digital, peserta tetap memperoleh pengalaman belajar yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan tugas serta tantangan birokrasi modern.
Kegiatan orientasi PPPK Tahun Anggaran 2025 menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran, diharapkan seluruh pegawai PPPK mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung kinerja organisasi dan pelayanan publik yang berkualitas.
(Humas Kemenkum Lampung/asd)
