LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung ikuti kegiatan Kick Off Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) B03 Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia pada. Selasa, (11 Maret 2025).
Acara yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Santosa didampingi Para Pimti Pratama, pejabat struktural dan tim pelaksana reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung.
Kegiatan diawali dengan sambutan Inspektur Jenderal Kemenkum RI, Reynhard SP Silitonga, yang menyampaikan bahwa dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam poin ke 7 yang menyebutkan memperkuat reformasi hukum, politik dan birokrasi Kemenkum berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan masyarakat secara responsif dan tidak mempersulit proses layanan melalui inovasi berbasis digital.
"Saya meminta komitmen para pimpinan baik di unit pusat, wilayah maupun pelaksana teknis untuk terus memberikan layanan terbaik dalam birokrasi yang responsif dan tidak menghambat ataupun memperlambat dalam layanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan nilai RB kita" Ujar Reinhard Silitonga.
Dilanjutkan dengan arahan Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenkum yang menyampaikan capaian upload Dokumen Rencana Kerja Tahunan baik oleh Unit Eselon I, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis dalam hal ini Balai Harta Peninggalan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum.
Dan diakhiri pengarahan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Reformasi Birokrasi, Sucipto, yang menyampaikan bahwa Komitmen Pimpinan adalah modal utama dalam menjalankan Rencana Kerja Tahunan dan mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Organisasi.
Kick Off Meeting ini menjadi momentum penting dalam penguatan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja di jajaran Kemenkum.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai target reformasi birokrasi yang lebih efektif dan transparan.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
