Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat pada Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan yang mengangkat topik Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia.
Turut hadir secara daring dari Kanwil Kemenkum Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah Bapak Benny Daryono, Plh. Kepala Divisi Peraturan, Perundang-undangan, dan Pembinaan Hukum Bapak M. Zuhri, serta pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung. Para peserta mengikuti kegiatan secara terpusat dari Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan pemahaman regulasi kenotariatan di daerah.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari Program Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil analisis implementasi kebijakan hukum di wilayah. Diskusi tersebut juga menjadi sarana diseminasi strategi pembinaan terkait tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dalam rangka menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan kenotariatan.
Kegiatan dibuka dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Bapak Andry Indrady, A.Md.IM., M.P.A., Ph.D. Paparan materi disampaikan oleh tiga narasumber, yakni Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum RI, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Papua Barat, serta Rektor Universitas Caritas Indonesia Papua Barat, yang membahas aspek hukum, teknis pemeriksaan, serta perspektif akademik terhadap pengawasan notaris.
Selanjutnya, para peserta mendapatkan kesempatan berdiskusi dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Dalam diskusi tersebut, berbagai isu terkait efektivitas mekanisme pemeriksaan, standar pengawasan, hingga tantangan implementasi di daerah turut menjadi perhatian. Antusiasme peserta juga terlihat melalui penetapan tiga penanya terbaik sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam forum.
Dengan keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Lampung memperkuat kapasitas internal dalam memahami mekanisme pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan profesi kenotariatan di wilayah kerja. Partisipasi pimpinan dan pejabat fungsional tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan penerapan regulasi berjalan efektif, akuntabel, serta selaras dengan standar pelayanan hukum nasional.
(Humas Kanwil Kemenkum Lampung)
