LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mengikuti apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan. Senin, (15/09/2025).
Apel bersama tersebut diikuti oleh Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, Kepala Divisi P3H, Laila Yunara, pejabat struktural, serta jajaran pimpinan dan pegawai dari Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Provinsi Lampung. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat integritas ASN di bawah kementerian koordinator.
Dalam amanatnya, Otto Hasibuan menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas ASN di tengah dinamika sosial dan politik. “Jaga netralitas, jangan terlibat dalam politik praktis. ASN harus netral dalam pelayanan publik dan netral dalam pengambilan keputusan birokrasi,” ujar Otto saat memberikan arahan.
Ia menambahkan bahwa netralitas ASN merupakan pondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberpihakan birokrasi pada kelompok tertentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Otto juga menekankan bahwa konsistensi dalam menjaga netralitas bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian ASN terhadap bangsa dan negara.
Dengan demikian, ASN di lingkungan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diharapkan mampu menjadi teladan dalam menegakkan prinsip-prinsip birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Melalui pelaksanaan apel bersama ini, diharapkan jajaran Kemenkum Lampung semakin menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga netralitas, serta memperkuat perannya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Momentum ini juga diharapkan menjadi pengingat agar seluruh jajaran terus mengutamakan profesionalitas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
