LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama dalam Hasil Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah Tahun 2025. Dengan total skor 3.44 (Level 3 – Cukup Baik), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung saat ini berada diperingkat pertama dari 33 provinsi yang dilakukan pengukuran. Hal ini tentunya menunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung terus berupaya menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengelolaan ekosistem Kekayaan Intelektual daerah. Selasa, (5 Agustus 2025).
Pengukuran maturitas KI ini merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menilai sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada 38 provinsi di Indonesia. Lebih dari sekadar pemeringkatan, hasil maturitas ini menjadi gambaran faktual di tingkat wilayah, yang sangat penting untuk merancang strategi pembangunan ekosistem KI yang adaptif. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi KI dapat berjalan secara strategis dan berkelanjutan, mendukung pencapaian target strategis nasional.
Survei ketat ini telah dilaksanakan dari 8 hingga 14 Juli 2025. Data kemudian diverifikasi oleh Tim Sekretariat DJKI (14 - 16 Juli 2025) dan diolah hingga penetapan hasilnya pada 05 Agustus 2025. Pengukuran ini dilakukan menggunakan lima indikator utama untuk menilai kematangan KI di wilayah, yaitu A (Regulasi/Prosedur/Pedoman/Standar Pelayanan KI dan Penerapannya), B (Riset Pengembangan), C (Pemanfaatan/Hilirisasi), D (Efisiensi Sistemik), dan E (Penegakan Hukum).
Meskipun meraih peringkat tertinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung terus berupaya agar nilai yang diperoleh dapat mencapai nilai maksimal yaitu 5,00 (Level 5 - Sangat Baik) pada keseluruhan pengukuran. Hasil analisis mendalam terhadap skor Lampung juga mengungkapkan kekuatan spesifik sekaligus area yang memerlukan perbaikan segera. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mencapai skor sempurna 5.00 (Level 5 – Sangat Baik) pada Sub-indikator B (Riset dan Pengembangan). Skor maksimal ini mencerminkan keberhasilan Kantor Wilayah dalam peningkatan jumlah pendaftaran KI yang berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan stakeholder lain yang didampingi langsung oleh kantor wilayah.
Di sisi lain, sub-indikator yang menjadi pekerjaan rumah bagi Lampung adalah sub-indikator A1 (Pelaksanaan pendampingan/asistensi permohonan layanan KI sesuai Peraturan/Prosedur Standar Pelayanan KI yang berlaku), yang mendapatkan skor terendah 1.00 (Level 1 – Sangat Rendah). Skor ini secara spesifik menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola KI di Kantor Wilayah belum mendapatkan pelatihan/sosialisasi yang memadai terkait Peraturan, Prosedur, atau Standar Layanan KI yang berlaku.
Hasil pengukuran ini menjadi modal dan langkah penting bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung untuk membangun ekosistem KI di wilayah secara lebih terarah, adaptif, dan berbasis data. Proses pengukuran maturitas KI ini akan menjadi instrumen monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan implementasi pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi KI di Lampung, guna memastikan keberlanjutan inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.
(Humas Kemenkum Lampung/asd/Kontributor Winda)
