LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan Rapat Pleno Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Kota Literasi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di Ruang Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum, Safatil Firdaus. Rabu, (18/12/2024).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Metro, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Ibu Susilowati, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Zonasi Kota Metro.
Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan penetapan Raperda Kota Literasi dimaksud adalah, bahwa ecara faktual, Indonesia merupakan salah satu negara yang kemampuan literasinya masih tertinggal. Berawal dari beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia, salah satu program yang gencar dilaksanakan di sekolah adalah Gerakan Literasi Sekolah, yaitu suatu gerakan yang resmi secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanaman Budi Pekerti.
Program literasi ini telah banyak diterapkan di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa, serta meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian, dalam dinamika kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini ternyata belum diimbangi dengan adanya budaya literasi sehingga gerakan literasi di sekolah perlu dikembangkan secara lebih luas dalam level masyarakat dan level daerah, misalnya dalam mewujudkan Kota Literasi.
Sedangkan untuk Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan umum yang wajib dilaksanakan oleh Wali Kota meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rapat berlangsung tertib dan diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta.Rapat ditutup oleh pimpinan dengan pembacaan berita acara yang menjadi dasar kelanjutan proses harmonisasi Raperda tersebut. Hasil dari rapat ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi program literasi dan penguatan nilai kebangsaan di Kota Metro.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/Kontributor:RIDHO)
