Jakarta, 7 Januari 2025 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung, Santosa, turut serta dalam kegiatan Pencanangan Zona Integritas Kementerian Hukum Republik Indonesia tahun 2025 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum RI. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Hukum RI, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.
Acara yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Resolusi 2025 ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan komitmen bersama ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, didampingi oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, serta dilanjutkan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Unit Utama.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. "Dengan pencanangan ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan pelayanan publik yang lebih baik," ujar Supratman Andi Agtas.
“Zona Integritas ini bukan hanya tugas segelintir individu, tetapi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk, Bekerja keras dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai integritas di setiap lini pekerjaan, Berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dan Berkomitmen penuh untuk menjaga budaya kerja yang profesional, beretika, dan bebas dari penyimpangan” ujar Supratman.
Kegiatan ini juga menjadi saksi peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum,ini merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan Hukum di Indonesia. Transformasi ini diharapkan dapat mendukung resolusi Kementerian Hukum di tahun 2025, yang disampaikan secara rinci oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam sesi pengarahan.
Supratman dalam hal ini menyampaikan bahwa hari ini Kementerian Hukum juga meluncurkan Transformasi Digital Kementerian Hukum yang merupakan terobosan dan memperkuat Reformasi hukum guna mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Launching hari ini bukanlah akhir dari terobosan tersebut, sebaliknya 10 momen ini adalah kick-off, merupakan awal bagi kita untuk melakukan Transformasi Digital terhadap seluruh layanan publik Kementerian Hukum.
Kegiatan Dilanjutkan dengan pengarahan oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta; dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Reynhard Silitonga; serta dilanjutkan dengan diskusi panel dan tanya jawab oleh seluru Kepala Biro dan Kapusdatin pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Kegiatan ini menjadi tonggak awal bagi Kementerian Hukum dalam mewujudkan lingkungan kerja yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik.
(Humas Kemenkum Lampung/MY)
