LAMPUNG_INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Waway, bertempat di Ruang Rapat Pepadun Kanwil Kemenkum Lampung. Kamis, (21/8/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Laila Yunara, serta dihadiri Ketua Bapemperda Kota Bandar Lampung, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, PT BPR Waway Lampung (Perseroda), Bappeda Litbang Kota Bandar Lampung, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung, Tenaga Ahli DPRD Kota Bandar Lampung, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Lampung.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandar Lampung, Robiatul Adawiyah, menyampaikan urgensi disusunnya Ranperda ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran PT BPR Waway Lampung (Perseroda) dalam mendukung perekonomian daerah. Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD yang akan menjadi landasan hukum bagi operasional Perseroda agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam arahannya, Laila Yunara menegaskan pentingnya Ranperda ini sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam pengelolaan PT BPR Waway Lampung (Perseroda). Oleh karena itu, kualitas penyusunan Ranperda harus dijaga agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Setelah pembahasan dilakukan secara rinci pasal demi pasal, forum menyepakati bahwa Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Waway Kota Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan harmonisasi dan dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/Kontributor:WAHYU)
