LAMPUNG_INFO – Bertempat di BPSDM Kementerian Hukum RI, Depok. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung ikuti pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi (RKT RB) General dan Pedoman Pembangunan Zona Integritas yang digelar oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, 6-7 Januari 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah strategis dalam penyusunan indikator-indikator pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan Zona Integritas, sebagai upaya untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Analis SDM Aparatur Muda, Erwin Nugroho menyampaikan arahan dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi bahwasanya indikator dalam RKT RB 2025 memiliki 26 indikator dengan 18 indikator yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dari pemecahan kementerian yang telah terjadi dan dimasa transisi ini, Kementerian Hukum kini memiliki 49 satuan kerja, dimana 35 satuan kerja telah meraih predikat WBK, dan 2 di antaranya telah meraih predikat WBBM.
Pada pelaksanaan hari pertama, dilakukan pembahasan sasaran utama RKT RB mengenai Pelaksanaan Arsitektur SPBE, SAKIP yang terintegrasi, Pelayanan Publik Prima, Pembangunan Zona Integritas di unit kerja, SPIP, pengelolaan pengaduan masyarakat serta upaya pencegahan korupsi.
Memasuki hari kedua, dilaksanakan pembahasan sasaran utama mengenai Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pengelolaan Aset, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Opini BPK, Indeks Sistem Merit, Indeks BerAKHLAK.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi yang telah dilakukan, saran dan masukan dari seluruh perwakilan Kantor Wilayah yang hadir akan dibawa ke tingkat selanjutnya yang kemudian akan dituangkan menjadi Pedoman Pelaksanaan RKT RB Tahun 2025 nantinya.
Hadir secara langsungSari Mesfriati, Kepala Bagian Program dan Humas; didampingi Reza Khairul Fitra, Operator RB; selaku perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini mempermudah seluruh Kantor Wilayah untuk mencapai seluruh indikator-indikator data dukung RKT RB General sehingga pada Tahun 2025 Indek Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum meraih 100%.
(Humas Kemenkum Lampung)
