Depok — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester I Tahun 2025 yang dilangsungkan di Kampus Pengayoman Pancasila, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Gandul, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini dimulai pada Selasa, 29 Juli 2025 dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga 31 Juli mendatang. Selasa, (29/07/2025).
Rakor yang mengusung tema "Kementerian Hukum Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan Sinergi, yang Keberhasilan Kuat sebagai Pilar Kinerja" ini dihadiri oleh seluruh unit utama dan kantor wilayah kementerian hukum se-Indonesia. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Semester I serta menyusun dokumen rencana aksi percepatan kinerja Semester II Tahun 2025 sebagai bentuk penguatan pencapaian target kinerja kementerian.
Hadir secara langsung dalam rakor Kepala Divisi Pelayanan Hukum Benny Daryono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Laila Yunara, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sari Mesfriati, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yanvaldi Yanuar beserta jajaran.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa ini merupakan momentum penting sekaligus pengalaman perdananya membuka rakor sebagai Menteri Hukum. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian yang telah diraih selama semester pertama tahun ini. Supratman juga mendorong seluruh unit kerja untuk memanfaatkan enam bulan ke depan sebagai periode percepatan dan penguatan pelayanan.
“Mari dalam sisa waktu enam bulan ini dalam menyambut semester ke II kita lakukan akselerasi kinerja secara optimal. Fokus utama kita adalah pelayanan, dan transformasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, turut diberikan pengarahan kepada seluruh peserta oleh jajaran pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum, antara lain Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Agenda hari pertama selain pengarahan pimpinan tinggi, juga diisi dengan pembahasan komisi rakor yang mendalami capaian kinerja masing-masing unit dan bidang serta rencana tindak lanjut yang terukur. Dokumen hasil komisi ini akan dirangkum sebagai output utama kegiatan berupa Laporan Kinerja Semester I serta Dokumen Rencana Aksi Semester II.
Rakor Pengendalian Kinerja ini menjadi momentum penting bagi Kementerian Hukum dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan. Dengan mengedepankan prinsip PASTI dan BerAKHLAK, kementerian berharap seluruh jajaran dapat menunjukkan kinerja yang semakin profesional dan berorientasi hasil.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
