LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti Webinar Verifikasi Matriks Komitmen Target Mandiri dan Kesiapan Operasional AHU Link Pendaftaran Perseroan Perorangan Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Andan Jejama sebagai bagian dari upaya percepatan layanan administrasi hukum di daerah. Jumat, (27/03/2026).
Webinar tersebut diikuti oleh Kepala Bidang AHU Arlisa Noviriantono bersama jajaran. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas batas waktu pengumpulan Matriks Komitmen Target Mandiri Pendaftaran Perseroan Perorangan Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada 26 Maret 2026. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target akselerasi nasional sebesar 8.000 pendaftaran pada April 2026.
Dalam pelaksanaannya, webinar membahas sejumlah agenda utama yang menjadi fokus evaluasi dan penguatan kinerja. Di antaranya adalah verifikasi akhir pengumpulan Matriks Komitmen Target Mandiri per klaster, yang terbagi ke dalam kategori A, B, dan C. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan komitmen masing-masing wilayah dalam mendukung target nasional.
Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap kesiapan operasional aplikasi AHU Link, termasuk proses transisi format dokumen terbaru seperti Surat Keputusan (SK) dan Surat Persetujuan (SP). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh satuan kerja telah siap mengimplementasikan sistem terbaru secara optimal tanpa kendala berarti.
Pembahasan juga mencakup mitigasi terhadap berbagai kendala teknis yang berpotensi muncul, khususnya terkait integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sistem Online Single Submission (OSS). Dalam hal ini, setiap Kantor Wilayah didorong untuk menerapkan strategi “jemput bola” di wilayah masing-masing guna mempercepat proses pendaftaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah mampu memastikan kesiapan operator layanan AHU Link, termasuk dalam melakukan simulasi pendaftaran, perubahan, dan pembubaran Perseroan Perorangan secara mandiri. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan target nasional dapat tercapai secara optimal serta pelayanan administrasi hukum kepada masyarakat semakin cepat, akurat, dan responsif.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
