Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady didampingi Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Benny Daryono; Kepala Divisi P3H, Laila Yunara; Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yanvaldi Yanuar; melakukan koordinasi dengan Gubernur Lampung dalam rangka Pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan di wilayah. Pertemuan ini membahas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat Lampung.
Dalam pertemuan tersebut, Andry menyampaikan pentingnya forum komunikasi sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. FKK digagas sebagai respon terhadap berbagai tantangan dalam proses kebijakan publik saat ini, seperti fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antar sektor, implementasi kebijakan yang terhambat, serta pemborosan sumber daya akibat duplikasi program. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaboratif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah dan pelaksanaan kebijakan nasional secara lebih terintegrasi dan responsif.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat saling bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan terkait efektivitas kebijakan yang sedang maupun akan diterapkan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung pelaksanaan forum komunikasi kebijakan. Menurutnya, kehadiran forum ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong terciptanya regulasi yang lebih responsif, serta mempercepat pembangunan daerah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Koordinasi ini juga menjadi langkah awal dalam memperkuat jejaring kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mendukung visi pembangunan nasional sekaligus menjawab tantangan lokal di Provinsi Lampung.
Kepala BSK juga menyampaikan terima kasih karena kerjasama dan kolaborasi antara Pemprov dan Kementerian Hukum berjalan dengan baik dalam mendukung Program Strategi Nasional Presiden. Beliau juga berharap serta ikut mendorong pembentukan Posbankum di Provinsi Lampung dapat selesai dan mencapai 100% dalam 1 bulan sehingga masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan gratis.
Plt. Kakanwil juga menyampaikan beberapa hal penting terkait potensi Kekayaan Daerah yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis seperti Damar Mata Kucing, Nila dan Alpukat yang mencerminkan ciri khas daerah Lampung.
