LAMPUNG_INFO — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Adil Jaya Negara, Analis Kekayaan Intelektual Muda, menerima penghargaan sebagai Pegawai Berprestasi atas keberhasilannya menggagas dan menerapkan Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal (SAKILA), sebuah inovasi yang merevolusi proses permohonan Kekayaan Intelektual (KI) Komunal di Kanwil Kemenkum Lampung. Kamis, (18 Desember 2025)
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Adil Jaya Negara dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kekayaan intelektual. Melalui SAKILA, proses pengajuan KI Komunal yang sebelumnya memerlukan waktu dan tahapan administratif yang panjang kini menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.
SAKILA dirancang sebagai solusi digital yang mampu memfasilitasi inventarisasi, pendataan, hingga pemantauan permohonan KI Komunal secara sistematis. Inovasi ini tidak hanya mempercepat alur pelayanan, tetapi juga meningkatkan akurasi data serta transparansi proses, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi pemohon.
Keberhasilan penerapan SAKILA turut berdampak signifikan terhadap meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi potensi kekayaan intelektual komunal di Provinsi Lampung. Berbagai potensi budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional kini dapat didaftarkan dengan lebih mudah dan efisien.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung, Benny Daryono menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kreativitas, dan semangat inovasi yang ditunjukkan oleh Adil Jaya Negara. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, khususnya dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
Penghargaan ini sekaligus menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Lampung dalam mendorong transformasi digital dan inovasi berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG)
