Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum RI  yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-2024), dan Kementerian Hukum (2024-sekarang) .

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dibantu oleh 2 orang Kepala Divisi (eselon II.b), 1 Kepala Bagian dan 2 orang Kepala Bidang yakni :

• Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
• Divisi Pelayanan Hukum
• Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
• Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
• Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung diantaranya meliputi 13 Kabupaten dan 2 Kota, antara lain:

Kabupaten di Provinsi Lampung

1. Kabupaten Lampung Barat dengan luas wilayah 2.142 km2, pusat pemerintahan: Liwa.
2. Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah 700,3 km2, pusat pemerintahan: Kalianda.
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah 3.802 km2, pusat pemerintahan: Gunung Sugih.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 5.325 km2, pusat pemerintahan Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan luas wilayah 2.725 km2, pusat pemerintahan: Kotabumi.
6. Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah 2.184 km2, pusat pemerintahan: Mesuji.
7. Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah 2.243 km2, pusat pemerintahan: Gedong Tataan.
8. Kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 2.907 km2, pusat pemerintahan: Krui.
9. Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah 623 km2, pusat pemerintahan: Pringsewu.
10. Kabupaten Tanggamus dengan luas wilayah 3.020 km2, pusat pemerintahan: Kota Agung.
11. Kabupaten Tulang Bawang dengan luas wilayah 3.466 km2, pusat pemerintahan Menggala.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas wilayah 1.201 km2, pusat pemerintahan: Tulang Bawang Tengah.
13. Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah 3.921 km2, pusat pemerintahan: Blambangan Umpu.

Kota di Provinsi Lampung

1. Kota Bandar Lampung, luas wilayah 296 km2.
2. Kota Metro, luas wilayah 61,7 km2.
   
   

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kementerian Hukum menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;

2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan : Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif : Kementerian Hukum mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki Tata Nilai KREDIBEL, yaitu :

• KREatif dalam bekerja
• DInamis dalam bergerak menuju perubahan
• Bersahaja dalam bertindak
• fleksibEL dalam berinovasi 

VISI

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian,
4. Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi,
5. Bermartabat dan Terpercaya;
6. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
7. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
8. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
9. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.