BANDAR LAMPUNG (17/03) - Dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan dalam Paralegal Justice Award 2025, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang terdiri dari Muhammad Zuhri (Penyuluh Hukum Ahli Madya), Indrawati Imron (Penyuluh Hukum Ahli Muda) dan Thomas Meitian (Penyuluh Hukum Ahli Muda) menggelar sosialisasi secara langsung di Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Kedamaian, dan diterima langsung oleh camat masing-masing: Budi Ardiyanto dan . Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi kepala desa dan lurah dalam penyediaan akses keadilan melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan pendekatan langsung, di mana tim dari Kantor Wilayah menyampaikan informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran, verifikasi administrasi, dan tahapan seleksi yang harus dilalui. Sosialisasi ini disampaikan melalui camat masing-masing kecamatan, yang berperan sebagai penyampai informasi kepada para lurah di wilayahnya. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula mengenai persyaratan dokumen pendukung, antara lain surat keputusan pengangkatan, surat rekomendasi dari camat, bukti penyelesaian sengketa, dokumentasi kegiatan, serta surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Acara ini tidak hanya bertujuan memberikan informasi teknis seputar PJA 2025, tetapi juga sebagai motivasi bagi para pejabat desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelesaikan masalah hukum secara non-litigasi. Dengan adanya sosialisasi langsung, diharapkan para lurah dapat segera memahami mekanisme yang berlaku dan meningkatkan partisipasi, sehingga akses keadilan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi terpadu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Kantor Wilayah untuk mendorong peran aktif kepala desa dan lurah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik masyarakat. Melalui kunjungan langsung oleh tim Kantor Wilayah dan penyampaian informasi oleh camat, diharapkan partisipasi dalam Paralegal Justice Award 2025 semakin meningkat dan membawa dampak positif terhadap pelayanan hukum di wilayah Lampung.

(HUMAS KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG)

BENNY DARYONO

Kepala Divisi Administrasi

Dr. M. IKMAL IDRUS,S.H., M.H.

NIP. 196903182003121002

LAMPUNG_INFO - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap anggaran dan kehumasan di Rutan Kelas IIB Menggala. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubbag Program & Pelaporan, Gunawan Ali, serta didampingi oleh jajaran. Selasa, (05/11)

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk mengevaluasi kinerja kehumasan di Rutan Kelas IIB Menggala. Gunawan Ali menjelaskan pentingnya kegiatan ini dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. “Monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebaik mungkin untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di Rutan,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, tim Monev melakukan berbagai pengecekan dan evaluasi terhadap dokumen keuangan serta strategi komunikasi yang telah diterapkan. Mereka juga berdiskusi dengan sejumlah pegawai untuk mendapatkan masukan dan mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas strategi komunikasi di Rutan Kelas IIB Menggala. Tim Monev juga memberikan rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk hasil yang lebih optimal.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)