LAMPUNG_INFO – Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan rapat pleno harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Legal Drafter, dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung, Agvirta Armilia Sativa. Senin, (20/05/2024).

Raperda ini dibuat berdasarkan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia khususnya bagi penyandang disabilitas, serta untuk melindungi dan memenuhi hak-hak mereka.

Hadir dalam rapat ini antara lain Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandar Lampung, Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah/Kota Biro Hukum Provinsi Lampung, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Analis Hukum Muda Bagian Hukum Kota Bandar Lampung, Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Tim Ahli Naskah Akademik dari PSKP Universitas Bandar Lampung, Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Lampung.

Rapat dimulai dengan sambutan dari Kadiv Yankumham, dilanjutkan dengan paparan umum oleh Melisa dari Bagian Hukum Kota Bandar Lampung, dan penyampaian materi draft Raperda oleh Kamal Putra Tamrin, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda. Muhammad Ali Badary, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, memberikan penjelasan mengenai substansi dan teknik penyusunan peraturan ini.

Hasil dari rapat harmonisasi ini menyatakan bahwa draft Raperda belum dapat dilanjutkan. Berdasarkan hasil rapat, disepakati bahwa Raperda ini perlu diperbaiki dengan pertimbangan penyesuaian substansi draft Raperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, memperhatikan kewenangan Kota, dan penyesuaian teknik penulisan draft Raperda sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Rapat harmonisasi ini ditutup oleh Kasubid Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Susilowati, dengan penekanan pada pentingnya perbaikan dan penyesuaian draft Raperda untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung dapat terlaksana dengan optimal.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG/Kontributor:RISMA)

LAMPUNG_INFO - Semangat Hari Kebangkitan Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar upacara peringatan Harkitnas ke-116. Upacara yang berlangsung di halaman kantor wilayah, diikuti oleh Pejabat Administrator dan pengawas serta seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung. Bertindak sebagai inspektur upacara Kabid Yantahkes, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Mohammad Maolana. Senin, (20/05/2024). 

Tema upacara tahun ini adalah "Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas," yang sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong kemajuan teknologi dan memaksimalkan potensi bonus demografi demi mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Mohammad Maolana menyampaikan pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang menekankan pentingnya semangat kebangkitan nasional dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

Dalam pidatonya, Maolana menyampaikan, "Hari-hari ini kita dihadapkan pada kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita harus menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan Indonesia Emas. Mari kita refleksikan sejarah kebangkitan nasional sebagai inspirasi untuk terus maju dan berinovasi demi kemajuan bangsa."

Upacara dimulai dengan pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Mohammad Maolana membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika yang menekankan perlunya memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan bonus demografi untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.

"Bonus demografi yang kita miliki haruslah dikelola dengan bijaksana. Salah satu penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi dan potensi ekonomi digital yang besar, kita memiliki peluang besar untuk keluar dari middle-income trap dan mencapai status negara maju pada tahun 2045," tambah Maolana, mengutip sambutan Menkominfo​​.

Seluruh peserta upacara mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat dan semangat. Upacara ini tidak hanya menjadi simbol peringatan sejarah, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus menjaga semangat kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai acara internal yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antarpegawai dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas.

Dengan terlaksananya upacara ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung dapat terus mengingat dan menerapkan nilai-nilai kebangkitan nasional dalam setiap aspek pekerjaan dan kehidupan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung gelar Rapat Koordinasi mengenai capaian Aksi HAM di Provinsi Lampung Tahun 2024. Jumat, (17 Mei 2024).

Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung, kegiatan ini dipimpin oleh kepala Subidang Pemajuan HAM, Ferie Irza Irawan sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi Aksi HAM di Provinsi Lampung Tahun 2024 yang diikuti oleh bagian hukum dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Biro Hukum Provinsi Lampung dan Bappeda Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Kasubbid Pemajuan HAM menjelaskan bahwa Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  meratifikasi  berbagai  konvensi  utama  HAM internasional sehingga berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM di seluruh bidang pembangunan. Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Dimana RANHAM merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM.

Dalam acara ini bertugas sebagai narasumber yaitu Widayati dari Direktorat Jenderal HAM, menyampaikan secara Virtual Melalui zoom mengenai matrix pelaporan Aksi Ham, dimana capaian Aksi HAM dengan nilai tertinggi ada pada Kabupaten Tulang Bawang sehingga Kabupaten/Kota yang lain dapat mencontoh Kabupaten tulang Bawang. Ada beberapa penilaian yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena nilainya sangat rendah sehingga diharapkan untuk penilaian Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat lebih baik lagi.

Kemudian dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Eka Yuslita Dewi dari Bappeda Provinsi Lampung dengan materi Evaluasi Capaian Pelaporan Aksi RANHAM Tahun 2024 dan Rencana Aksi 2025. Dalam paparannya Eka menyampaikan bahwa Kesiapan data dukung pelaksanaan dan penginputan Aksi RANHAM Tahun 2024 yang sudah diimplementasikan, kiranya dapat menjadi gambaran bagaimana persiapan pelaksanaan dan penginputan pada Aksi RANHAM periode berikutnya, yaitu B-08 dan B-12, khususnya pada aksi-aksi yang dirasa belum maksimal dalam pelaksanaan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para peserta sehingga capaian Aksi HAM di Provinsi Lampung dapat lebih baik di Tahun 2024.

(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)

LAMPUNG_INFO - Dalam rangka laksanakan kegiatan Operasi Mandiri (OPSMAN), Tim dari Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung lakukan pengawasan terhadap orang asing yang berkegiatan/Beraktivitas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung tepatnya pada Wisata Penginapan yang berada di Krui. Kamis (25/5)

Pelaksanaan Operasi Mandiri yang berlangsung Selama 3 Hari (15-17 Mei 2024) tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung, Tato Juliadin Hidayawan; dengan didampingi Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Mirza Akbar; Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Informasi dan Sarana Keimigrasian, Raden Ayu Fatimah; Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian, Azhan Miraza; serta staf Divisi Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Lampung.

Operasi Mandiri Keimigrasian ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika keberadaan orang asing yang semakin kompleks di wilayah Pesisir Barat. Pesisir Barat Merupakan Salah Satu destinasi unggulan Wilayah Lampung yang selalu dikunjungi oleh Warga Negara Asing, baik itu sebagai Wisatawan maupun yang bekerja. Langkah-langkah pengawasan yang ditingkatkan dan penegakan hukum menjadi fokus utama operasi ini.

Target sasaran yang dituju merupakan penginapan, hotel dan cottage yang tersebar di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan pengawasan ini meliputi pemeriksaan Paspor, KITAS, KITAP, surat kepemilikan penginapan, hotel, dan cottage maupun wajib pajak yang harus diselesaikan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak ada kendala berarti karena sikap kooperatif dari Warga Negara Asing yang menerima kedatangan Tim.
Kemudian dalam pelaksanaan operasi mandiri keimigrasian di wilayah Kab. Pesisir Barat ini tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian orang asing yang berkegiatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan keimigrasian yang berlaku.

Dalam Kesempatan ini pula Tim Operasi Mandiri kali ini melakukan Monitoring dan Evaluasi di Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang berada di Krui, Pesisir Barat Provinsi Lampung.

(Humas Kemenkumham Lampung/UCUP)