BANDAR LAMPUNG (17/03) - Dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan dalam Paralegal Justice Award 2025, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang terdiri dari Muhammad Zuhri (Penyuluh Hukum Ahli Madya), Indrawati Imron (Penyuluh Hukum Ahli Muda) dan Thomas Meitian (Penyuluh Hukum Ahli Muda) menggelar sosialisasi secara langsung di Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Kedamaian, dan diterima langsung oleh camat masing-masing: Budi Ardiyanto dan . Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi kepala desa dan lurah dalam penyediaan akses keadilan melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi.
Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan pendekatan langsung, di mana tim dari Kantor Wilayah menyampaikan informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran, verifikasi administrasi, dan tahapan seleksi yang harus dilalui. Sosialisasi ini disampaikan melalui camat masing-masing kecamatan, yang berperan sebagai penyampai informasi kepada para lurah di wilayahnya. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula mengenai persyaratan dokumen pendukung, antara lain surat keputusan pengangkatan, surat rekomendasi dari camat, bukti penyelesaian sengketa, dokumentasi kegiatan, serta surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Acara ini tidak hanya bertujuan memberikan informasi teknis seputar PJA 2025, tetapi juga sebagai motivasi bagi para pejabat desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelesaikan masalah hukum secara non-litigasi. Dengan adanya sosialisasi langsung, diharapkan para lurah dapat segera memahami mekanisme yang berlaku dan meningkatkan partisipasi, sehingga akses keadilan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi terpadu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Kantor Wilayah untuk mendorong peran aktif kepala desa dan lurah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik masyarakat. Melalui kunjungan langsung oleh tim Kantor Wilayah dan penyampaian informasi oleh camat, diharapkan partisipasi dalam Paralegal Justice Award 2025 semakin meningkat dan membawa dampak positif terhadap pelayanan hukum di wilayah Lampung.
(HUMAS KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG)
