Bandar Lampung – Dalam rangka menciptakan Netralitas Aparatur Pemerintah untuk mendukung Pemilihan Umum pada bulan Februari Tahun 2024 sebagai sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat diperlukan sumber daya manusia (SDM) di lingkup Pemerintah yang netral agar Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia diikutsertakan untuk berpartisipasi menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Menciptakan Netralitas bagi Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024” secara serentak di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah, pada 66 (enam puluh enam) titik pelaksanaan.
Bertempat di aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Kepala Kantor Wilayah; Sorta Delima Lumbang Tobing, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; Agvirta Armilia Sativa beserta Kepala Bidang Hukum; Rugun Pakpahan dan Kepala Sub Bidang Luhbakum & JDIH; Doni Arianto ikuti Kick-Off Penyuluhan Hukum Serentak secara virtual yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Kick-Off Penyuluhan Hukum Serentak ini dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum (Kapusbudbankum); Sofyan, S.Sos., S.H., M.H. Dalam sambutannya Kapusbudbankum menyampaikan, setiap Kantor Wilayah wajib untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak ini di 2 (dua) titik sebaran pelaksanaan kegiatan dengan jumlah audiens/peserta pada setiap titik pelaksanaan kegiatan minimal sebanyak 40 (empat puluh) orang.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
